 |
| humas pemprov sumbar |
PADANG, kiprahkita.com - Walinagari adalah pimpinan. Sebagai pemimpin, walinagari harus santun dan sayang kepada warganya. Usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan warga mesti dilakukan dengan baik.
Dewmikian dikatakan Gubernur Sumatera Barat Buya H. Mahyeldi Ansharullah, saatmemberi arahan pada Eapat Koordinasi Pemprov Sumbar dengan Walinagari Kepala Desa se-Sumbar Tahun 2023, di Padang.
"Secara Islam diajarkan, sebagai pemimpin, kita harus dapat merasakan denyut nadi masyarakat, serta santun dan sayang kepada warga kita. Ini kami pesankan kembali kepada para walinagari dan kepala desa se-Sumatera Barat," ucap Mahyeldi.
Menurutnya, demi mewujudkan kesejahteraan warga, maka dalam penggunaan dana nagari/desa diperlukan komitmen dan integritas, baik dalam merencanakan maupub merealisasikan program pembangunan di daerah masing-masing.
Gubernur menegaskan, pengelolaan dana nagari desa oleh pemerintah nagari desa bertujuan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat nagari/desa. Oleh karena itu, tegasnya, perlu sinkronisasi program pembangunan di nagari desa dengan program di tingkat provinsi dan kabupaten kota, agar dana nagari desa berdampak maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, mengutip pemberitaan @Humas.Sumbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar Amasrul menjelaskan, pelaksanaan rakor antara pemprov dan wali nagari kepala desa kali ini terdiri dari dua gelombang, dan diikuti oleh seluruh wali nagari dan kepala desa di Sumbar.
Sedangkan narasumbernya adalah Gubernur Sumbar, Kajati Sumbar, Kepala DPMD Sumbar, dan Ketua Komisi Informasi Sumbar.
"Kali ini kita gelar gelombang kedua, di mana ada 518 wali nagari/kepala desa yang diundang dari Kabupaten Padang Pariaman, Dharmasraya, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Agam, Pasaman, dan Kota Pariaman," ucap Amasrul.
Ada pun tujuan rakor sendiri, sambungnya, antara lain untuk membangun koordinasi dan komitmen dalam rangka mewujudkan nagari yang madani, unggul, dan berkelanjutan; menyamakan persepsi dan penyelarasan arah pembangunan; pembinaan terhadap nagari, khususnya terhadap 105 nagari baru hasil pemekaran; dan beberapa tujuan lainnya.(adpsb; ed. mus)
0 Komentar