Kementerian Agama (Kemenag) Padang Panjang menggelar rapat kerja. Ada sembilan hasil rapat kerja nasional yang perlu diperhatikan peserta raker.
PADANG PANJANG, kiprahkita.com -- Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat Dr. H. Helmi mengingatkan, rekomendasi keputusan rakernas itu harus menjadi rujukan daerah, sehingga apa yang telah ditetapkan, beralan dengan baik dan sesuai harapan.
Sembilan rekomendasi itu, menurutnya, adalah akselerasi dengan menangkal politik, perizinan rumah ibadah, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan penyuluh agama, percepatan sertifikat halal, mempertahankan kepuasaan layanan penyelenggaraan haji, inovasi dan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf, peningkatan profesionalisme ASN Kemenag, akselerasi layanan keagamaan, dan transformasi kelembagaan pendidikan agama dan keagamaan.
“Berdasarkan keputusan itu, kami mengimbau jangan jadikan rumah ibadah, pondok pesantren, dan pusat keagamaan lainnya sebagai ajang kampanye politik nantinya. Semua rekomendasi yang disampaikan tadi, agar bisa dilaksanakan demi kesejahteraan kita semua," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sonny Budaya Putra, saat tmpil menjadi narasumber pada kegiafan yang berlangsung Rabu (17/5) itu menyatakan, Pemerintah Kota Padang Panjang akan terus berkomitmen dalam perencanaan dan pengembangan sekolah agama Islam.
Kota Padang Panjang ini, ujar Sonny, sangat tinggi peminatnya untuk sekolah keagamaan. Buktinya, kata dia, tidak sedikit mahasiswa dan siswa dari luar Padang Panjang melanjutkan pendidikannya ke sini, seperti pesantren-pesantren, termasuk MTsN Padang Panjang yang dikelola langsung jajaran Kementerian Agama.
"Kolaborasi dan kerjasama yang baik antara jajaran Kemenag dan pemko tentu sangat penting, dan hal itu mesti terus kita tingkatkan. Dengan demikian, program-program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi kerakyatgan, kesejahteraan masyatakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) akan dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya.(kominfopp/shintia; ed. mus)
0 Komentar