Amirsyah Dorong Perkuat Tata Kelola Wakaf Muhammadiyah

Suasana FGD tata kelola wakaf di PWM Sumnar.(ist)

PADANG, kiprahkita.com - Ketua Majlis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Amirsyah Tambunan, mendorong Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola harta wakaf.


Amirsyah yang juga sekjen Majlis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan hal itu, saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Akselerasi Pengelolaan Keuangan, Wakaf dan Asset Muhammadiyah, di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Sumbar, Jl. Sawahan No. 62 Padang.


Selain Amirsyah, kegiatan yang dihelat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat itu juga menghadirkan narasumber Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PP Muhammadiyah Dr. Nizam Burhanuddin.


Narasumber lokal terdiri dari Wakil Ketua PWM Sumbar Ki Jal Atri Tanjung, Bendahara M. Najmi, dan Wakil Bendahara serta Imdibkri.


Amirsyah menegaskan, masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Muhammadiyah, untuk mengelola wakaf yang produktif, secara akuntabel dan tranparan.


Untuk itu, dia juga mendorong agar warga dan simpatisan bergiat untuk berwakaf uang, melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), dengan skema Chas Wakaf Link Sukuk (CWLS) dan Chas Wakaf Link Deposito (CWLD).


"Kedua skema ini pokoknya tidak boleh berkurang atau tetap utuh. Bagi hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wakaf secara produktif," ujarnya.


Amirsyah bertekad, di usia abad kedua ini, Muhammadiyah dapat menjadi fokus kebangkitan peradaban wakaf di Indonesia.


Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar mengatakan, salah satu kesepakatan dalam FGD adalah pentingnya akselerasi tata kelola Wakaf dan aset Muhammadiyah, untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) se-Sumbar.


"Harapan kita, semua agar AUM mampu melakukan inovasi demi pengembangan ekonomi umat. Muhammadiyah perlu memacu perubahan sistem kinerja ke arah yang lebih cepat. Sebab, perkembangan zaman begitu pesat. Kerja keras dan kerja cerdas sangat dibutuhkan untuk memajukan persyarikatan," tuturnya.


Menurut Bakhtiar, program kerja harus jelas. Untuk itu, ujarnya, perlu ada langkah-langkah konkret PDM se-Sumbar, dalam melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengembangan AUM.(suhardin)

Posting Komentar

0 Komentar