JAKARTA, kiprahkita.com –Setiap menjelang Ramadan, langit Indonesia seolah menjadi ruang sidang terbuka. Teleskop diarahkan, data astronomi dibedah, sidang isbat digelar. Namun perbedaan awal puasa 2026 menunjukkan satu hal penting: yang diperdebatkan bukan lagi posisi bulan, melainkan otoritas penafsiran.
Data astronomi relatif sama. Posisi hilal pada 17 Februari 2026 berada di bawah ufuk Indonesia. Secara imkanur rukyat MABIMS, ia belum memenuhi syarat. Tetapi dengan pendekatan global, hilal sudah dianggap sah karena terlihat di belahan dunia lain. Perbedaannya bukan pada sains, melainkan pada kerangka berpikir.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Pemerintah dan mayoritas ormas menggunakan pendekatan hilal lokal—penampakan harus relevan dengan wilayah Indonesia. Muhammadiyah memakai Kalender Hijriah Global Tunggal—satu dunia, satu tanggal. Dua pendekatan ini sama-sama rasional, sama-sama berbasis metodologi. Namun hasilnya bisa berbeda satu hari.
Perbedaan satu hari mungkin terdengar sepele. Tetapi di ruang publik, ia sering berubah menjadi perdebatan emosional. Padahal, sejarah panjang Islam menunjukkan bahwa ikhtilaf dalam penentuan awal bulan bukan hal baru. Yang baru adalah cara kita menyikapinya.
Sebenarnya, problemnya bukan pada 18 atau 19 Februari. Problemnya ada pada ekspektasi publik tentang “keseragaman”. Kita kerap menganggap perbedaan sebagai kegagalan, bukan sebagai konsekuensi dari keberagaman metodologi.
BRIN menyebut ini bukan lagi soal data, melainkan soal kriteria: lokal atau global. Ini adalah diskursus epistemologi, bukan sekadar rukyat versus hisab. Muhammadiyah konsisten dengan sistem globalnya. Pemerintah konsisten dengan imkanur rukyat regional. NU konsisten menunggu rukyat faktual. Konsistensi metodologis inilah yang sebenarnya menunjukkan kedewasaan institusi.
Yang perlu dijaga adalah ruang saling menghormati. Negara tetap menetapkan keputusan resmi melalui sidang isbat. Ormas tetap berpegang pada manhaj masing-masing. Masyarakat diberi pilihan dengan tetap dalam bingkai konstitusi.
Ironisnya, di era sains yang semakin presisi, perdebatan justru terasa lebih sensitif. Padahal, semakin presisi sains, seharusnya semakin jelas bahwa perbedaan ini bukan soal benar-salah mutlak, melainkan soal pendekatan.
Ramadan datang membawa pesan pengendalian diri. Mungkin ujian pertamanya justru ada pada cara kita menyikapi perbedaan penetapan awalnya.
Karena pada akhirnya, hilal hanya satu garis tipis di cakrawala. Tetapi cara kita memaknainya bisa menunjukkan seberapa dewasa kita sebagai bangsa—dan sebagai umat.
![]() |
Awal Ramadan 1447 Hijriah atau puasa 2026 kembali berpotensi tidak seragam. Perbedaan ini bukan semata soal hasil rukyat, melainkan perbedaan pendekatan dalam menentukan posisi hilal yang digunakan oleh pemerintah, organisasi keagamaan, dan kalangan peneliti.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi awal puasa tahun ini berpeluang jatuh pada tanggal berbeda, yakni antara 18 atau 19 Februari 2026, tergantung kriteria yang digunakan.
Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, menjelaskan sumber perbedaan kali ini bukan lagi perdebatan posisi hilal semata, melainkan penggunaan konsep hilal lokal dan hilal global.
"Potensi perbedaan awal Ramadan 1447 H cukup besar. Bukan karena data astronominya berbeda, tetapi karena kriteria yang digunakan, apakah berbasis wilayah lokal atau global," ujar Thomas mengutip detikcom, Jumat (6/2/2026).
Thomas menjelaskan, mayoritas ormas Islam dan pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan hilal lokal, yaitu mensyaratkan visibilitas hilal di wilayah Indonesia.
"Pada magrib 17 Februari, posisi bulan masih di bawah ufuk. Karena itu, jika memakai hilal lokal, awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026," jelasnya.
Namun, hasilnya berbeda jika menggunakan pendekatan hilal global, yakni selama hilal sudah memenuhi kriteria di wilayah manapun di dunia dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.
"Dengan kriteria global, posisi hilal pada 17 Februari sudah memenuhi syarat di Alaska. Maka awal Ramadan bisa ditetapkan pada 18 Februari 2026," tambah Thomas.
Pemerintah Tunggu Sidang Isbat
Penetapan resmi awal Ramadan di Indonesia tetap berada di tangan Kementerian Agama RI melalui sidang isbat. Kemenag menjadwalkan pengamatan hilal dan sidang isbat pada 17 Februari 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, posisi hilal saat matahari terbenam pada 17 Februari masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal tercatat berkisar antara minus 2,41 derajat di Jayapura hingga minus 0,93 derajat di Tua Pejat, Sumatera Barat.
Artinya, secara rukyat, hilal diperkirakan belum mungkin terlihat pada hari tersebut. Jika merujuk kriteria ini, awal Ramadan kemungkinan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Indonesia sendiri menggunakan kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada 18 Februari 2026, BMKG mencatat posisi hilal sudah berada di atas horizon dengan ketinggian antara 7,62 derajat hingga 10,03 derajat, serta elongasi di atas 10 derajat, yang secara teori telah memenuhi kriteria visibilitas.
Muhammadiyah Sudah Tetapkan
Pendekatan hilal global digunakan oleh Muhammadiyah. Melalui maklumat resmi, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada hisab hakiki dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal yang digunakan internal Muhammadiyah.
NU Masih Menunggu Rukyat
Sementara itu, Nahdlatul Ulama belum mengumumkan keputusan resmi. NU masih menunggu hasil rukyatul hilal menjelang akhir Syaban. Meski begitu, berdasarkan kalender Almanak NU, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, sejalan dengan pendekatan hilal lokal yang umum digunakan.
Dengan demikian, awal puasa 2026 berpotensi berbeda antara 18 dan 19 Februari. Pemerintah mengimbau masyarakat menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan resmi nasional, sembari menghormati perbedaan metode yang digunakan masing-masing pihak. FN/ CNBC*
.jpg)
0 Komentar