JAKARTA, kiprahkita.com –Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, selama periode 2024–2026.
Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Temuan ini menjadi perhatian ICW karena pengadaan dilakukan ketika pemerintah tengah menggaungkan kebijakan efisiensi anggaran.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mengatakan berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia,” kata Azhim dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2026).
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
ICW secara khusus menyoroti biaya penayangan Instagram Story pada akun @raffinagita1717 yang mencapai sekitar Rp575,7 juta. Menurut Azhim, pengadaan jasa influencer tersebut perlu dipertanyakan, terlebih kedua kementerian telah memiliki biro hubungan masyarakat.
Rincian anggaran
Berdasarkan data yang disampaikan ICW, Kemendikbud Ristek mengalokasikan lima paket pengadaan pada 2024 dengan rincian:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,69 juta.
- Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta.
- Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 sebesar Rp575,65 juta.
- Kehadiran dalam acara (event attendance) sebesar Rp2,52 miliar.
- Penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket pengadaan pada 2025–2026. Rinciannya, paket influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 sebesar Rp3,59 miliar.
Selanjutnya, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025 senilai Rp3,6 miliar. Kemudian, jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
Atas temuan itu, ICW mendesak kedua kementerian membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. Selain itu, ICW menilai perlu ada pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan dalam pemberian kontrak pemerintah kepada perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden.
ICW turut meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
RANS: Kerja Sama Sesuai Prosedur
Menanggapi temuan ICW, Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menyatakan kerja sama perusahaan maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan perundang-undangan.
Menurut Chintami, proses pengadaan dilakukan melalui platform terbuka seperti Inaproc.id atau e-catalogue.com. RANS mengklaim telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Ristek bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif untuk mendorong kunjungan masyarakat.
Sementara kerja sama dengan KKP diarahkan pada produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan.
Dalam pelaksanaannya, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan tur. Materi yang diproduksi antara lain kegiatan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, serta pengenalan industri garam di Rote Ndao.
Konten tersebut juga mencakup fasilitas pendukung aktivitas nelayan, seperti gudang penyimpanan dingin atau cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Chintami mengakui nilai keseluruhan kerja sama dengan kedua kementerian mencapai Rp14,69 miliar. Nilai itu terdiri atas kampanye bersama Kemendikbud Ristek sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp10,79 miliar.
Ia menyebut penentuan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan perusahaan untuk klien lain. Perhitungan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas, serta keluaran pekerjaan yang disepakati.
Menurut RANS, nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan luar ruang, dan aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran dari empat kampanye tersebut. Lebih dari 120 keluaran berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 lainnya merupakan bagian dari promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
RANS juga menyebut seluruh kampanye menghasilkan lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif di berbagai kanal digital setelah kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.
Sementara itu, Kompas.com telah berupaya meminta tanggapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait temuan ICW. Namun, hingga berita tersebut ditulis, belum ada respons.*
0 Komentar