JAKARTA, kiprahkita.com –Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Sejumlah perkembangan muncul dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi Polri, mulai dari permohonan perlindungan saksi hingga pemecatan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Salah satu perkembangan terbaru adalah pengajuan permohonan perlindungan oleh enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, lembaganya mulai menelaah permohonan tersebut sejak 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara dugaan penyadapan itu.
Menurut Achmadi, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus saksi atau korban.
Ia menegaskan, perlindungan diperlukan untuk menjamin keamanan saksi, terutama dengan memperhatikan tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana yang sedang ditangani. LPSK juga terus memantau perkembangan perkara dan membuka kemungkinan adanya tambahan permohonan perlindungan.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Di sisi lain, tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dipindahkan ke Rumah Tahanan Mako Brimob.
Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan pemindahan penahanan tersebut.
Sebelumnya, ketiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
DPR Minta Penanganan Kasus Ditindaklanjuti
Perkara ini juga mendapat perhatian DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain.
Setelah memperoleh penjelasan, DPR akan memberikan masukan dan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
Meski demikian, Puan menegaskan DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta agar perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Perkembangan lainnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, majelis sidang juga menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela.
Dalam putusannya, Ahrie dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.
Rangkaian perkembangan ini menempatkan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam sorotan publik. Selain proses pidana terhadap para tersangka, perlindungan saksi dan proses etik terhadap anggota Polri yang terlibat juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.*
0 Komentar