Muhammadiyah dan Gerakan Kemandirian Gizi Nasional
SURAKARTA, kiprahkita.com –Langkah cepat Muhammadiyah pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa semangat kemandirian dan kepedulian sosial masih sangat kuat mengakar dalam tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Melalui pembentukan Koordinator Nasional (Kornas) Makan Bergizi Muhammadiyah (MBG), Muhammadiyah mengambil peran strategis dalam mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), namun dengan pendekatan khasnya—mandiri, sistematis, dan berorientasi pada keberlanjutan.
 |
Hanya dalam waktu singkat setelah MoU ditandatangani, Muhammadiyah berhasil membangun 105 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi penuh. Tak berhenti di situ, 150 dapur lainnya sedang dalam tahap pembangunan, dan target besar pun dicanangkan: membangun 250 hingga 300 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan dapur SPPG Muhammadiyah telah tersebar di 17 provinsi, menunjukkan skala gerakan yang masif dan berdampak luas.
Apa yang dilakukan Muhammadiyah ini tidak sekadar tentang memberi makan, tetapi tentang membangun sistem ketahanan gizi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dapur-dapur SPPG menjadi simbol nyata sinergi antara nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Gerakan ini bukan sekadar proyek karitatif, melainkan bentuk praksis dakwah yang menyentuh akar kebutuhan masyarakat — memastikan setiap anak bangsa mendapat hak atas makanan bergizi.
Apresiasi tinggi datang dari Ketua BGN, Dadan Hindayana, yang menyatakan bahwa pemerintah “berhutang banyak” kepada Muhammadiyah. Ungkapan ini bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan atas kontribusi besar Muhammadiyah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan gizi nasional. Dengan membangun dan mengelola dapur-dapur SPPG secara mandiri, Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa gotong royong masyarakat sipil dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional.
Salah satu contoh sinergi yang patut dicontoh adalah kolaborasi antara Kornas MBG dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam membangun Dapur SPPG model kampus. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa perguruan tinggi dapat menjadi pusat inovasi sosial yang konkret, tidak hanya melalui riset dan pengajaran, tetapi juga aksi nyata yang berdampak pada masyarakat sekitar.
Gerakan ini mencerminkan nilai-nilai inti Muhammadiyah: kemandirian, profesionalisme, dan kepedulian sosial. Di tengah tantangan stunting, kemiskinan, dan ketimpangan akses gizi di Indonesia, langkah Muhammadiyah adalah cermin bahwa perubahan tidak selalu harus menunggu instruksi dari atas. Dengan niat tulus, sistem yang rapi, dan semangat gotong royong, masyarakat dapat menciptakan perubahan dari bawah.
Akhirnya, Makan Bergizi Muhammadiyah bukan hanya program, melainkan gerakan moral dan sosial. Ia mengingatkan kita bahwa tanggung jawab terhadap sesama tidak bisa ditunda, dan bahwa kemandirian sejati tumbuh dari rasa peduli yang diiringi dengan tindakan nyata. Seperti yang ditunjukkan Muhammadiyah, memberi makan satu anak mungkin tampak kecil, tapi membangun sistem yang memastikan ribuan anak dapat makan bergizi setiap hari — itulah wujud nyata dari amal saleh yang hidup.
Pasca Penandatanganan MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2024, Muhammadiyah membentuk Koordinator Nasional (Kornas) Makan Bergizi Muhammadiyah (MBG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah MoU itu Muhammadiyah gerak cepat dengan membangun 105 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta 150 Dapur SPPG lainnya sedang pada tahap pembangunan. Semua itu dilakukan mandiri dengan kemandirian.
Muhammadiyah melalui Kornas MBG menargetkan akan membangun sebanyak 250 sampai 300 Dapur SPPG di seluruh Indonesia. Sementara saat ini Dapur SPPG di bawah Kornas MBM sudah berada di 17 Provinsi.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengapresiasi setinggi-tingginya atas yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Bahkan dia menyebut pemerintah berhutang banyak ke Muhammadiyah, karena seluruh dapur SPPG digerakkan secara mandiri oleh Muhammadiyah.
“Kami (Pemerintah) merasa berhutang banyak ke Muhammadiyah. Seluruhnya dilakukan dengan sistematis dengan satu kesatuan,” kata Dadan pada Jum’at (24/10) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Dadan hadir ke UMS untuk menyaksikan launching 105 Dapur SPPG, sekaligus mengunjungi Dapur SPPG model kampus hasil sinergi antara Kornas MBM dengan UMS.
0 Komentar