PADANG, kiprahkita.com –Komunitas Bintang Ceria (KBCE) wilayah Sumatera Barat menggelar Musyawarah Besar (Mubes) sebagai ajang konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran komunitas dalam seni budaya, pelaku UMKM, dan kegiatan sosial masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Ikan Pukek Uni Rat, Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ini dihadiri oleh pengurus pusat (DPP), pengurus daerah (DPD) dari berbagai kabupaten/kota, anggota KBCE, hingga tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum KBCE DPP, Zon Titamura, menyatakan bahwa komunitas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pengembangan seni budaya, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sumber daya manusia. Ia menegaskan kesiapan KBCE bersinergi dengan program pemerintah di berbagai tingkatan demi percepatan kemajuan daerah.
Zon juga menyoroti tantangan sosial seperti rawannya bencana di Sumatera Barat, sehingga KBCE bertekad turut aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beberapa agenda besar telah ditetapkan untuk tahun 2026, termasuk Festival Rebana Sumatera Barat yang direncanakan digelar pada Maret serta Festival Randai yang kembali dijadwalkan pada Juli setelah sukses di tahun sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KBCE, Fahyu Yeretti, SE, berharap seluruh pengurus dan anggota dapat menjaga semangat kebersamaan dan loyalitas demi soliditas organisasi. Ia menekankan pentingnya ide-ide konstruktif dan kerja sama yang baik antara pengurus di tingkat pusat, daerah, bahkan hingga nasional dan internasional.
Acara Mubes secara resmi dibuka oleh Pembina KBCE, Fauzi Bahar, yang mendorong seluruh anggota untuk terus kompak dan aktif dalam berbagai kegiatan positif sebagai teladan bagi komunitas lain.
 |
Musyawarah Besar Komunitas Bintang Ceria (KBCE) se-Sumatera Barat yang digelar awal 2026 bukan sekadar rutinitas organisasi biasa. Dari headline hingga substansi kegiatan, Mubes ini membidik tiga poros besar: seni budaya, UMKM, dan kolaborasi sosial — yang bila dianalisis secara kritis, menandai sebuah upaya redefinisi fungsi komunitas lokal di tengah dinamika sosial politik ekonomi Sumatera Barat.
Pertama, penegasan pada penguatan seni dan budaya merupakan strategi reclaiming nilai lokal dari maraknya arus homogenisasi budaya. Sumatera Barat memiliki tradisi kaya seperti randai, yang menurut laporan-laporan sebelumnya justru direvitalisasi dalam berbagai festival komunitas. Kegiatan budaya yang dibangkitkan oleh KBCE berpotensi menjadi ruang resistensi terhadap budaya massa global yang terkadang mengalienasi realitas sosial lokal dan generasi muda.
Ini bukan sekadar perayaan estetika, tetapi politik budaya yang secara implisit mempertahankan identitas Minangkabau di tengah tekanan modernisasi ekonomi dan digital.
Kedua, fokus pada penguatan UMKM mengindikasikan pergeseran penting dalam praksi komunitas: dari sekadar ajang sosial kultural menjadi aktor ekonomi mikro yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi lokal. Dalam konteks kebijakan daerah seperti inisiatif Nagari Creative Hub, yang menempatkan UMKM sebagai motor pengembangan ekonomi berbasis digital dan lokal, peranan organisasi seperti KBCE menjadi relevan untuk bridge the gap antara kebijakan formal dan realitas pelaku UMKM di akar rumput.
Sumatra Bisnis Namun, pertanyaannya: sejauh mana komunitas seperti KBCE mampu mentransformasi potensi ini menjadi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya program jangka pendek atau event-sentris?
Ketiga, agenda kolaborasi sosial yang digulirkan KBCE membuka ruang penting dialog antara institusi komunitas dan pemerintahan. Pernyataan dukungan eksplisit terhadap program pemerintah menunjukkan orientasi KBCE tidak lagi bersifat oppositional tetapi hybrid actor yang merangkul negara dalam karya-karyanya.
Namun, relasi ini harus dilihat kritis: apakah ini akan memperkuat kapasitasi masyarakat atau justru menjebak komunitas dalam logika instrumental birokrasi yang seringkali mengabaikan akar kebutuhan masyarakat? Relasi yang terlalu dekat dengan pemerintah bisa mengikis independensi komunitas dan mengalienasi suara anggota paling rentan.
Secara struktural, visi besar KBCE untuk menjadi contoh komunitas yang “tidak hanya maju di daerah tetapi juga nasional bahkan internasional” menunjukkan ambisi yang tak salah arah. Tantangan utama tetap pada inklusivitas internal: apakah program dan retorika ini benar-benar menjangkau anggota paling marginal di kampung, desa, nagari, dan komunitas pinggiran?
Tanpa strategi inklusi yang kuat, agenda budaya dan ekonomi bisa menjadi proyek elite yang tidak menyentuh perubahan struktural kualitas hidup mayoritas anggota.
Terakhir, dalam konteks Sumatera Barat yang kerap mengalami dinamika bencana alam, sosial ekonomi, dan tekanan modernisasi, peranan komunitas seperti KBCE mesti diukur tidak hanya dari agenda festival dan kegiatan sosial populis, tetapi dari kemampuan mereka membangun sistem dukungan sosial ekonomi resilien yang memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan. BS*
0 Komentar