PADANG, kiprahkita.com –Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat (Sumbar) bersama TNI, Polri, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) turun langsung membangun hunian sementara (Huntara) untuk korban banjir bandang dan galodo di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Ketua PD PPM Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, yang memimpin anggota PPM Sumbar di lapangan dalam proses pembangunan sekitar 100 unit Huntara untuk warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana.
Menurut Evi Yandri, sinergi antara PPM, TNI, Polri, dan Tagana bukan hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga mempercepat proses pemulihan pascabencana dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Huntara yang dibangun diharapkan bisa menjadi tempat tinggal sementara yang aman dan layak, sambil menunggu hunian permanen disediakan oleh pemerintah.
Hadir pula Ketua PC PPM Kota Padang, Yaldi, yang memberikan dukungan penuh terhadap aksi solidaritas tersebut. Ia menyatakan bahwa keterlibatan PPM Kota Padang merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
Dalam kegiatan ini, selain pembangunan fisik Huntara, kebersamaan antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan relawan kebencanaan juga menguatkan semangat gotong‑royong di tengah upaya penanganan dampak banjir bandang di daerah tersebut.
 |
Krisis bencana selalu menjadi momen ujian bagi struktur sosial dan kapasitas kelembagaan suatu bangsa. Belum lama ini, di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kita menyaksikan sebuah kolaborasi yang intens — organisasi masyarakat Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat bekerja bersama TNI, Polri, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam pembangunan 100 unit hunian sementara (Huntara) untuk warga terdampak banjir bandang dan galodo. Kolaborasi ini bukan sekadar foto kebersamaan di lokasi, melainkan sebuah perwujudan respons kolektif terhadap tangis dan derita rakyat yang kehilangan tempat tinggalnya.
Organisasi seperti PPM, meskipun bukan bagian dari aparat negara, bergabung dalam aksi ini dengan memimpin langsung pembanguan Huntara serta menyalurkan komitmen sosialnya. Kehadiran mereka mencerminkan sebuah budaya solidaritas yang muncul bukan karena kewajiban formal, tetapi karena panggilan moral terhadap saudara‑sudaranya yang terdampak. Di tengah kecamuk kehilangan, suara institusi militer dan kepolisian sering dipandang jauh dari ranah kemanusiaan; namun, dalam kasus ini, mereka turun ke lapangan bukan untuk menegakkan hukum semata ataupun menjaga keamanan, melainkan turut membangun paparan fisik atas kasih dan peduli bersama.
Namun, esensi kolaborasi ini juga mengandung refleksi kritis terhadap ketergantungan struktural masyarakat pada institusi militer dan aparat keamanan dalam situasi sipil yang darurat. Ketika negara hadir dalam bentuk militer, polisi, dan relawan yang berafiliasi dengan struktur kekuatan negara, pertanyaannya adalah: Apakah ini menunjukkan kemajuan kapasitas penanganan bencana, atau justru menunjukkan kelamnya kelemahan negara dalam penguatan mekanisme sipil dan kelembagaan sipil yang mandiri? Dalam banyak kasus di Indonesia, respons terhadap bencana alam masih sangat tergantung pada TNI dan Polri, yang sebenarnya merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan, bukan lembaga darurat sipil.
Sinergi semacam ini, di satu sisi, memperlihatkan dinamika kerja sama yang patut diapresiasi — gotong royong antara masyarakat dan negara untuk mengatasi luka sosial. Akan tetapi di sisi lain, ini juga menggambarkan bahwa ketika bencana melanda, ruang publik dan pola respons rakyat masih sangat terikat pada kehadiran non‑sipil yang sudah berakar kuat dalam tatanan organisasi sosial Indonesia. Penguatan struktur manajemen darurat sipil yang independen, kredibel, dan berbasis komunitas lokal masih menjadi pekerjaan rumah besar. Perspektif ini tidak mengurangi nilai kemanusiaan dari aksi tersebut, tetapi menuntut kita melihat lebih jauh: apakah sesungguhnya kekuatan sosial yang harus kita bangun untuk menanggapi bencana, dan siapa yang seharusnya menjadi garda terdepan?
Kisah pembangunan Huntara di Kapalo Koto menghantarkan pelajaran bahwa solidaritas memang mampu menyatukan banyak pihak, tetapi itu juga menegaskan bahwa sebuah bangsa yang kuat adalah bangsa yang menguatkan warga sipilnya sendiri, bukan hanya mengandalkan kekuatan negara atau organisasi bersenjata dalam setiap kondisi darurat. TS/AN/BS*
0 Komentar