JAKARTA, kiprahkita.com –Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengakui bahwa program pelatihan pendidikan calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan bela negara bagi 35.476 peserta yang akan dipersiapkan sebagai sumber daya manusia pengelola koperasi.
Berdasarkan perhitungan Kemhan, setiap peserta memerlukan biaya sebesar Rp30.001.932, sehingga total anggaran yang diajukan mencapai Rp1.064.348.539.632. Besaran tersebut sekaligus mengonfirmasi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang sebelumnya menyebut biaya latihan dasar militer mencapai sekitar Rp30 juta per peserta.
Sementara itu, biaya pelatihan manajerial yang diperkirakan mencapai Rp15 juta per orang berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi sehingga tidak dirinci oleh Kemhan.
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan berasal dari pagu anggaran rutin Kementerian Pertahanan maupun TNI. Menurutnya, pembiayaan program diajukan secara khusus kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme penelaahan anggaran.
"Pos anggaran yang digunakan untuk kegiatan penyiapan SDM ini kami ajukan ke Kementerian Keuangan. Jadi, tidak mengganggu atau membebani anggaran APBN, terutama dari DIPA Unit Organisasi Kemhan maupun Unit Organisasi TNI," ujar Wisnu di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Wisnu menjelaskan, alokasi sekitar Rp30 juta per peserta digunakan untuk mendukung proses seleksi serta pengadaan kelengkapan perorangan lapangan (kaporlap) yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan bela negara. Saat ditanya mengenai mekanisme pencairan anggaran, ia mengakui bahwa usulan tersebut diajukan melalui skema penelaahan dan persetujuan Kementerian Keuangan sebelum dapat direalisasikan.
Program pelatihan calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi perhatian publik karena nilai anggarannya yang sangat besar. Pemerintah menilai program ini sebagai bagian dari upaya menyiapkan SDM koperasi yang memiliki kapasitas manajerial sekaligus wawasan kebangsaan. Namun, besarnya anggaran juga memunculkan sorotan dari sejumlah kalangan yang meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.*
0 Komentar