JAKARTA, kiprahkita.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut turut membahas dinamika yang berkembang menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran setelah mendengar keinginan Gibran tersebut. Dalam diskusi itu, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujarnya.
Polemik Dokumen Pendidikan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan kasasi dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Perkara itu sebelumnya terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang menerima gugatan tersebut. Namun, pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan penggugat.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. MK juga menegaskan bahwa penilaian keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Pernyataan Gibran mengenai niat mundur tersebut muncul di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikannya. Meski demikian, keterangan Istana menunjukkan bahwa Gibran masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui proses peradilan.
Dengan demikian, pernyataan niat mengundurkan diri itu belum merupakan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.*
0 Komentar