JAKARTA, kiprahkita.com –Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).
Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 itu telah dirilis secara utuh melalui laman resmi putusan MA pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen yang menjadi dasar penerbitan Suket Gibran, yakni certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lainnya, tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran Gibran dalam kegiatan perkuliahan.
“Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian pertimbangan MA dalam putusan tersebut.
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan, seperti ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.
Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai tidak cermat karena tidak didukung fakta materiil yang memadai. MA menyatakan tindakan penerbitan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal.
MA Pertimbangkan Putusan MK
Dalam putusan kasasi itu, MA turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru.
Putusan MK tersebut dinilai telah menguji objek sengketa dan membawa perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Atas dasar itu, MA melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa, yakni surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Gugatan Dikabulkan Seluruhnya
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan. MA juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu, MA mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan tersebut.
MA turut menghukum pihak termohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan. Khusus pada tingkat kasasi, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp400.000.
Putusan ini menjadi bagian dari perkembangan proses hukum terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.*
0 Komentar