Setelah Kursi Wakil Presiden Kosong

Gibran Mundur, Saatnya Mengawal Konstitusi

Oleh Meri Astuty

Mahasiswa Pascasarjana

Program Studi S2 PAI UM Sumatera Barat

PADANG PANJANG, kiprahkita.com –Sepekan terakhir, ruang publik kita riuh. Pada Kamis, 12 November 2026 lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Senayan. Di warung kopi, grup WhatsApp, hingga lini masa media sosial, orang berlomba menafsirkan apa yang “sebenarnya” terjadi.


Ada yang bersorak, ada yang mencibir, ada pula yang sibuk menebak. Padahal, ada hal yang lebih penting dari menebak: bagaimana konstitusi kita bekerja ketika kursi wakil presiden kosong.



Apa yang Sudah Terang

Berdasarkan pemberitaan media nasional, surat pengunduran diri lebih dulu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada 11 November, lalu kepada pimpinan MPR sehari kemudian. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat itu: Gibran berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.


Muzani menyebut tidak ada alasan khusus yang disampaikan, dan jabatan wakil presiden kini berstatus kosong. Presiden Prabowo juga menyatakan telah menerima surat tersebut.


Tanpa alasan yang dijelaskan secara resmi, ruang spekulasi memang terbuka lebar. Namun spekulasi bukanlah fakta. Orang Minang punya petuah, alam takambang jadi guru: belajarlah dari yang terlihat dan terbukti, bukan dari desas-desus yang berembus dari lapau ke lapau, kini dari layar ke layar.


Konstitusi Sudah Menyiapkan Jalannya

Kita tidak sedang berada di wilayah abu-abu. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa bila wakil presiden berhalangan tetap, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat enam puluh hari. Prosesnya pun sudah bergerak. Pada 13 November, MPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, dan rapat paripurna pemilihan dijadwalkan pada 2 Desember.


Memang ada pihak yang mempersoalkan alur penyerahan surat, misalnya apakah semestinya langsung kepada MPR. Perbedaan tafsir semacam itu wajar dalam negara hukum. Yang terpenting, pada akhirnya surat itu telah sampai ke MPR dan lembaga tersebut telah menindaklanjutinya sesuai kewenangan.


Hak Pribadi, Konsekuensi Publik

Mundur dari jabatan adalah hak setiap pejabat. Ini bukan pemakzulan, melainkan keputusan yang diambil sendiri oleh pemegang jabatan. Karena itu, kurang bijak bila peristiwa ini langsung dibaca sebagai kemenangan atau kekalahan kelompok tertentu.


Meski demikian, kursi wakil presiden bukan urusan pribadi semata. Jabatan itu lahir dari pilihan jutaan rakyat. Wajar bila publik berharap ada penjelasan yang lebih terang, dan sebaiknya datang dari yang bersangkutan, bukan dari kabar burung di media sosial.


Yang Perlu Kita Kawal

Pertama, keterbukaan proses. Siapa dua nama yang diusulkan, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana sidang MPR berlangsung semestinya dapat diikuti dan dinilai publik. Kedua, kesinambungan pemerintahan. Presiden masih menjabat, kabinet masih bekerja, dan program yang sudah berjalan tidak boleh tersendat. Ketiga, kedewasaan kita sebagai warga: berbeda pandangan boleh, menyebar kabar yang belum diverifikasi jangan.


Bulek Kato dek Mufakat

Dalam tradisi Minang, persoalan besar tidak diselesaikan dengan adu suara keras, melainkan lewat musyawarah. Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat. Semangat itu pula yang diharapkan hidup di gedung MPR dalam beberapa pekan ke depan. Dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang; di negara yang berdasarkan konstitusi, aturan main yang disepakati bersama itulah langit yang harus kita junjung.


Pengunduran diri ini adalah peristiwa konstitusional yang sah dan jalurnya sudah jelas. Ujian bagi demokrasi kita bukan pada ramainya perdebatan, melainkan pada konsistensi menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. Tugas kita sebagai warga sederhana saja: mengawal, bukan sekadar memperdebatkan. (***)

Posting Komentar

0 Komentar