MEDAN, kiprahkita.com –Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengangkat tema Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat.
Bima mengatakan, pembangunan ekonomi daerah harus sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga lapisan terbawah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengejar peningkatan angka, tetapi juga harus disertai pemerataan manfaat.
"Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," ujar Bima dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala daerah juga diminta memiliki visi pembangunan jangka panjang agar program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada hasil sesaat.
Selain itu, Bima mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi produktif, khususnya generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
"Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegasnya.
Bima juga mendorong pengembangan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sekaligus menjawab tantangan lingkungan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukan satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang melibatkan berbagai sektor, seperti pariwisata, industri kreatif, serta penguatan rantai produksi dan distribusi.
Dalam sektor pariwisata, misalnya, keberhasilan suatu kegiatan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. Dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat juga perlu diperhitungkan.
Bima turut meminta pemerintah daerah menjadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi. Pemanfaatan data secara komprehensif diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan sekaligus potensi masing-masing wilayah.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang turut hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi seluruh daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat tidak dapat terwujud tanpa didukung peningkatan kinerja ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
"Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten dan kota," ujarnya.
Sonny menambahkan, setiap daerah perlu memahami dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Karena itu, pembangunan ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai sektor menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perekonomian daerah.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera atau perwakilannya, serta pejabat terkait lainnya.*
0 Komentar