JAKARTA, kiprahkita.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, penanganan darurat bencana berjalan dengan baik.
Untuk itu, Muhadjir memberikan apresiasi terhadap upaya penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Tana Toraja, banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara.
Menko Muhadjir mengatakan hal itu, Kamis (2/5), saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara).
"Intinya, penanganan terhadap tiga bencana ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lainnya. Sekarang sudah berjalan," ujarnya.
Menurut Muhadjir, pihaknya telah dilakukan inventarisasi informasi, dan tindak lanjut dukungan dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah, terkait progres penanganan pascabencana.
Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana ini meliputi Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, Kementerian ESDM, dan BNPB.
Untuk percepatan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang rusak, serta fasilitas umum lainnya.
Menteri menyatakan, Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak bencana, terutama yang direlokasi. "Baik tanah yang ditinggalkan maupun yang baru harus memiliki kepastian status tanahnya," jelas Menko Muhadjir.
Sementara itu, Kementerian ESDM akan fokus pada pemulihan sarana dan prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, serta jaringan telekomunikasi. "Kementerian ESDM juga menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak," tambahnya.
Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), peran utama adalah membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang berada di kewenangan KLHK, terutama di area taman nasional atau lahan konservasi.
"KLHK juga akan melakukan revegetasi area yang mengalami deforestasi, terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)," ujarnya.
BNPB, di sisi lain, bertugas melakukan pendataan permukiman terdampak bencana, baik by name by address, dan memastikan lahan aman dari bencana serta statusnya jelas. Setelah itu, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang terdampak bencana, untuk segera berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan lancar.
"Saya minta provinsi dan kabupaten terdampak bencana agar segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama dengan Kementerian PUPR, dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum," tegasnya.(infopublik.id)
0 Komentar