TANAH DATAR, kiprahkita.com - Kepala Sekretariat Bawaslu Tanah Datar Harmesyoni melaporkan, salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Menurutnya, tenaga pengawas Bawaslu sangat terbatas, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan penuh secara maksimal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari usaha pengawasan ini.
"Kami berharap proses pengawasan selama masa kampanye dapat berjalan tanpa gesekan. Makanya kita lakukan sosialisasi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat seperti ormas, Bundo Kanduang, LKAAM, OKP, LSM, PWI, dan KWRI," ujar Harmesyoni.
Anggota Bawaslu Tanah Datar Al Azhar Rasyidin, pada kesempatan sosialisasi pengawasan Pilkada 2024, Selasa (1/10), menegaskan bahwa dua pasangan calon yang telah ditetapkan dan kini tengah berkampanye.
"Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik. Kampanye pada dasarnya bertujuan menyampaikan visi dan misi para calon, dan kita berharap tidak ada pelanggaran ketentuan selama proses ini. Semua pemangku kepentingan diajak untuk berkolaborasi dalam mengawasi tahapan kampanye ini," jelas Al Azhar.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas proses demokrasi, serta menghindari adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum selama kampanye.
"Jangan sampai ada anak kemenakan, dunsanak, keluarga, atau pihak lain yang menjadi tersangka pidana pemilu karena melanggar aturan. Kita semua memiliki tanggung jawab moral, untuk menjaga keamanan dan ketertiban hingga terpilihnya putra terbaik, yang akan memimpin Tanah Datar ke depan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar Alni, menyoroti ancaman yang dihadapi bangsa dalam era globalisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, perekat utama dalam menjaga keutuhan bangsa adalah dengan memaknai nilai-nilai Pancasila.
"Demokrasi yang kita jalani sekarang berlandaskan pada Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus mempertahankan nilai-nilai tersebut, terutama dalam konteks kampanye," katanya.
Menurut Alni, kampanye merupakan ajang kompetisi untuk memenangkan hati pemilih dengan menyampaikan visi dan misi. Namun, siapapun yang terpilih nanti, itu adalah pilihan bersama.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar menghadapi kampanye dengan riang gembira, tanpa memicu permusuhan, serta menghindari perpecahan.
Kampanye, lanjut Alni, memiliki metode yang sederhana, seperti pertemuan terbatas di dalam atau di luar ruangan, serta kegiatan yang melibatkan massa harus mendapatkan izin dari kepolisian, dengan jumlah maksimal seribu orang.
Alni juga menyoroti masalah netralitas ASN dalam pilkada. "Pada pilkada sebelumnya, keterlibatan ASN dalam menguntungkan calon tertentu menjadi pelanggaran tertinggi. Netralitas ASN harus dijaga, karena mereka berada di semua tingkatan dan institusi," tegasnya.
Bawaslu berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya pengawasan dalam menciptakan proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.(musriadi musanif)
0 Komentar