PADANG, kiprahkita.com - Penjabat (Pj.) Wali Kota Padang Andree Algamar, menyatakan dukungannya terhadap rencana Perumda Air Minum (PDAM) Padang untuk menyesuaikan tarif air secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030.
Penyesuaian ini menyasar tarif yang selama ini mendapat subsidi. Pernyataan tersebut disampaikan Andree, dalam rapat bersama Pemerintah Kota Padang dan jajaran PDAM Kota Padang, termasuk Direktur Utama Hendra Pebrizal, yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (29/11/2024).
Dalam rentang lima tahun ke depan, PDAM Padang merencanakan kenaikan tarif rata-rata sebesar Rp740 per tahun. Secara rinci, tarif akan naik sebesar Rp754 pada 2025, Rp481 pada 2026, Rp340 pada 2027, Rp430 pada 2028, Rp492 pada 2029, dan Rp510 pada 2030.
Sebagai contoh, pelanggan rumah tangga dengan pemakaian air 10 meter kubik, yang saat ini membayar Rp39.500, akan membayar Rp41.500 setelah kenaikan tarif pada 2025.
“Kami menyadari bahwa kenaikan ini memiliki konsekuensi politik, tapi ini adalah langkah bersama yang perlu diambil untuk peningkatan pelayanan,” ujar Andree Algamar.
Ia mengapresiasi upaya PDAM yang telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan terkait rencana ini.
"Ini tentu akan membebani masyarakat, tapi segala sesuatu yang dibicarakan dengan baik-baik, masyarakat pasti paham," tambah Andree.
Menurutnya, kenaikan tarif ini diperlukan untuk mendukung peningkatan layanan PDAM, termasuk mengganti infrastruktur yang sudah usang, seperti pipa peninggalan masa kolonial Belanda.
“Pipa Belanda yang sudah lama harus diganti sedikit demi sedikit. Roadmap untuk itu sudah harus ada,” ungkapnya.
Hendra menegaskan, meskipun ada kenaikan tarif, pihaknya tetap memberikan subsidi kepada pelanggan rumah tangga dan instansi pemerintah.
Sejak 2020 hingga 2024, subsidi yang diberikan mencapai Rp402 miliar. Namun, Hendra menyebutkan bahwa subsidi untuk instansi pemerintah perlu dikurangi atau dihentikan agar lebih tepat sasaran.(kominfopdg)
0 Komentar