TANAH DATAR, kiprahkita.com –Tanah Datar, 26 Maret 2025 – Warga Tanah Datar mungkin perlu bersabar lebih lama menanti perbaikan jalan provinsi di daerah mereka. Pasalnya, menurut Medi Iswandi, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar tidak ada usulan resmi dari anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar terkait masalah ini.
 |
"Sejauh ini, tidak ada usulan resmi dari anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar terkait perbaikan jalan provinsi. Namun, aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Tanah Datar akan kami teruskan kepada pimpinan," ujar Medi Iswandi.
Pernyataan ini cukup menarik, mengingat kondisi jalan di beberapa titik di Tanah Datar sudah lama dikeluhkan masyarakat. Lubang menganga, aspal mengelupas, dan genangan air saat hujan menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, meskipun keluhan terus berdatangan, ternyata belum ada satu pun anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar yang mengajukan usulan resmi untuk perbaikannya.
Sontak, hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah jalan provinsi bisa diperbaiki hanya dengan aspirasi tanpa usulan resmi? Apakah perbaikan jalan ini hanya akan menjadi wacana yang tak berujung?
Mengapa Jalan di Tanah Datar Rusak?
Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan jalan provinsi di Tanah Datar disebabkan oleh beberapa faktor utama:
1. Curah Hujan Tinggi
Sebagai daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi, Tanah Datar sering mengalami genangan air di badan jalan. Air yang menggenang dan meresap ke dalam aspal menyebabkan jalan cepat berlubang dan terkikis.
2. Beban Kendaraan Berlebih
Banyak jalan provinsi di Tanah Datar yang dilewati kendaraan berat, termasuk truk pengangkut hasil pertanian dan material bangunan. Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar, menyatakan bahwa banyak kendaraan yang melintasi jalan-jalan tersebut melebihi tonase yang diperbolehkan.
3. Kurangnya Perawatan Rutin
Minimnya pemeliharaan rutin juga menjadi penyebab utama. Jalan yang sudah mulai rusak dibiarkan begitu saja hingga semakin parah, menyebabkan biaya perbaikan semakin mahal dan sulit dilakukan secara parsial. Afdal, Ketua Komisi III DPRD Sumbar yang membidangi infrastruktur, mengakui bahwa anggaran pemeliharaan jalan masih terbatas.
4. Dampak Banjir dan Longsor
Beberapa ruas jalan di Tanah Datar berada di kawasan perbukitan, yang rentan terhadap longsor dan banjir bandang. Afrizal, Kepala BPBD Tanah Datar, mengungkapkan bahwa dalam setahun terakhir, lebih dari 10 titik longsor telah menutup akses jalan, mempercepat kerusakan infrastruktur.
Suara Warga: Butuh Aksi Nyata, Bukan Sekadar Aspirasi
"Kami sering dengar ada reses, ada pertemuan dengan wakil rakyat. Tapi kalau usulan resmi saja tidak ada, lantas selama ini mereka bicara apa?" ujar Syafrudin, warga Lintau Buo, dengan nada heran.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Zulkarnaini, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Andalas, menilai bahwa situasi ini bisa mencerminkan kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif di daerah.
"Kalau sudah ada aspirasi, tinggal dibuatkan usulan resmi. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa pemerintah dan wakil rakyat hanya menampung keluhan tanpa ada tindakan konkret," katanya.
Sementara itu, pengendara yang sering melintasi jalan provinsi di Tanah Datar hanya bisa berharap. Hingga usulan resmi muncul, mereka tetap harus berjibaku dengan jalan berlubang—atau mungkin mulai mencari jalur alternatif yang lebih "bersahabat" dengan kendaraan mereka.Apalagi jelang lebaran ini junlah kendaraan yang melintas semakin ramai.
0 Komentar