Bupati Eka Resmikan Penyerahan 60 Rumah Relokasi untuk Korban Banjir Lahar Dingin dan Longsor
TANAH DATAR, kiprahkita.com –Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, secara simbolis meresmikan dan menyerahkan 60 unit rumah khusus relokasi kepada warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor. Acara peresmian ini berlangsung di kawasan Ladang Laweh, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, yang kini menjadi lokasi pemukiman baru bagi para korban.
 |
Tidak hanya menyediakan hunian, pemerintah juga merancang lingkungan yang lengkap dengan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, taman, dan embung. Hal ini bertujuan agar warga tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga dapat kembali membangun kehidupan sosial dan ekonominya secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Eka menyampaikan harapannya agar para penerima rumah dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya hadir untuk masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban bencana.
Penyerahan rumah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi warganya yang terdampak musibah. Diharapkan, langkah ini menjadi titik awal bagi pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan yang lebih baik dan aman bagi para korban.
Wabup Tanah Datar Ahmad Fadly Hadiri Rakor BNPB di Padang: Penguatan Mitigasi Bencana
Sementara itu Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Padang, Sumatera Barat. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana, termasuk Kabupaten Tanah Datar.
Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Ahmad Fadly menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif, serta meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana.
Selain itu, Wabup Ahmad Fadly juga mengapresiasi upaya BNPB dalam menyediakan bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana, seperti sembako, tenda, dan alat berat, yang sangat membantu dalam penanganan bencana di Tanah Datar. Ia berharap, melalui rakor ini, dapat terjalin kerjasama yang lebih erat dan efektif antara semua pihak terkait dalam upaya mitigasi bencana di masa depan.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan Kabupaten Tanah Datar dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana, serta mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat dan terkoordinasi dengan baik.
## Sejarah BNPB: Dari Tanggap Darurat Menuju Penanggulangan Terpadu
Indonesia adalah negeri yang berada di atas “Cincin Api” Pasifik, tempat pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia. Tak heran bila negeri ini kerap dilanda bencana—dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor. Kesadaran untuk menangani bencana secara sistematis pun tumbuh seiring waktu.
### Dari Tim Koordinasi hingga Badan Khusus
Pada awalnya, penanggulangan bencana dilakukan secara ad hoc. Setiap kali terjadi bencana, pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas menangani tanggap darurat. Namun pendekatan ini dianggap kurang efisien dan seringkali terlambat.
Barulah pada tahun 1966, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (TKP2B), yang merupakan cikal bakal dari lembaga penanggulangan bencana nasional. Namun badan ini belum permanen dan belum memiliki struktur kuat.
Tahun 1979, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA). Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Bakornas PB (Penanggulangan Bencana), dengan peran yang lebih luas, tidak hanya menangani bencana alam, tapi juga bencana sosial.
Namun kelemahan koordinasi antarinstansi dan belum adanya kewenangan penuh untuk aksi cepat, membuat reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.
### BNPB Didirikan: Era Baru Penanggulangan Bencana
Titik balik penting terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, saat tsunami besar melanda Aceh dan menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Tragedi kemanusiaan ini menyadarkan negara bahwa Indonesia membutuhkan lembaga nasional yang kuat dan profesional untuk menangani bencana.
Sebagai respons, pada tahun 2007, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab negara yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu.
Lalu, pada 26 Januari 2008, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008, secara resmi dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mengambil alih peran Bakornas PB, namun dengan kewenangan lebih luas dan struktur yang permanen.
### Tugas dan Fungsi BNPB
BNPB bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas utama:
* Menyusun kebijakan nasional penanggulangan bencana.
* Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu.
* Melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
* Memberikan peringatan dini dan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
BNPB juga membawahi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar penanggulangan bencana tidak bersifat sentralistik.
### Inovasi dan Tanggap Bencana
Sejak berdiri, BNPB telah memainkan peran penting dalam berbagai kejadian besar, seperti:
* Gempa dan tsunami di Palu (2018)
* Letusan Gunung Sinabung dan Semeru
* Banjir besar di Kalimantan dan Sulawesi
* Pandemi COVID-19 (BNPB ditunjuk sebagai bagian dari Satgas COVID-19)
BNPB juga memperkuat sistem peringatan dini, pelatihan relawan, dan edukasi masyarakat melalui kampanye #SiapUntukSelamat, Desa Tangguh Bencana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial.
### Penutup
BNPB hadir bukan hanya untuk merespons, tapi juga untuk mencegah, mendidik, dan memulihkan. Dari sebuah negara yang dulu sering kelabakan dalam menghadapi bencana, Indonesia kini memiliki sistem yang lebih tangguh—dan BNPB adalah jantungnya. (Yusriana Musriadi Musanif/*)
0 Komentar