"Kepala Daerah Diminta Dukung Program Kemensos di Sumbar," Kata Andre Rosiade

Andre Rosiade Minta Kepala Daerah Dukung Program Kemensos di Sumbar

SUMBAR, kiprahkita.com –Padang – Dari InfoLanggam, Rabu (30/4/2025) Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyerukan kepada seluruh kepala daerah di Sumatra Barat untuk mendukung program-program Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pernyataan ini disampaikannya saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (29/4).

Andre Rosiade

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Kepala Dinas Sosial se-Sumbar, serta pegiat sosial.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, kehadiran Andre Rosiade sangat penting untuk mempercepat realisasi program-program sosial di Sumbar.“Saya sengaja mengundang Pak Andre karena beliau aktif membantu mewujudkan visi sosial Presiden Prabowo di Sumbar. Tujuannya agar tidak ada ego sektoral, tapi tercipta kerja sama sebagai Super Tim,” ujar Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU itu.

Gus Ipul menjelaskan, Kemensos kini fokus menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program Sekolah Rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintah daerah. “Pilkada sudah selesai. Siapa pun kepala daerahnya, mari kita sama-sama mendukung program sosial Presiden,” ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.

Andre menegaskan bahwa dirinya siap membantu semua kepala daerah, tanpa memandang latar belakang partai. Ia juga mengungkap bahwa Sumbar akan menerima dana Rp2,8 triliun untuk pembangunan tahap pertama Fly Over Sitinjau Lauik, serta alokasi Rp2,5 triliun dari Kemensos untuk program kesejahteraan sosial.

“Ini bukan janji manis. Ini komitmen nyata Presiden untuk Sumbar,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem. “Saya selalu melibatkan PSM. Dengan mereka kita tahu siapa yang benar-benar butuh bantuan,” ungkap Andre.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa Sumbar menjadi salah satu dari enam provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi awal program Sekolah Rakyat. Ia berharap Kemensos dapat memperluas program tersebut ke seluruh kabupaten dan kota.

“Selain itu, kami juga mendorong peningkatan kuota bantuan sosial, termasuk penambahan BPJS Kesehatan gratis untuk warga kurang mampu,” ujar Vasko.

Dengan dukungan lintas sektor, Sumbar diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan program sosial nasional yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, hadir kepala daerah terpilih yang diusung Partai Gerindra, di antaranya Mahyeldi-Vasko Ruseimy (Sumbar), John Kenedy Aziz-Rahmad Hidayat (Padang Pariaman), Khairunnas-Yulian Efi (Solok Selatan), Eka Putra-Ahmad Fadly (Tanah Datar), Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal (Kota Solok), Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah (Sawahlunto), Beny Dwifa Yuswir-Irraddatillah (Sijunjung), Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni (Dharmasraya), Yota Balad-Mulyadi (Pariaman), dan Jon Firman Pandu-Candra (Kabupaten Solok) .

Andre juga memfasilitasi pertemuan lima kepala daerah di Sumbar dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas peningkatan kualitas serta fasilitas kesehatan di Sumbar. Pertemuan tersebut bertujuan agar masyarakat Sumbar bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan lebih baik .

Proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat resmi dimulai. Hal ini menandai langkah besar pemerintah dalam upaya menjawab keresahan masyarakat Sumbar atas tingginya catatan kecelakaan di jalan itu. Dengan adanya proyek pembangunan flyover itu mengindikasikan usaha pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di kawasan tersebut.

Flyover ini dirancang untuk mengatasi tantangan medan ekstrem di jalur Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal rawan kecelakaan akibat tanjakan curam dan tikungan tajam seperti kelok 9 di 50 Kota.

Spesifikasi dan Skema Proyek

Flyover Sitinjau Lauik akan dibangun dengan panjang sekitar 2,78 kilometer, menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp2,824 triliun dan masa konsesi selama 12,5 tahun, yang terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan.

PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana proyek ini. Skema pengembalian investasi yang digunakan adalah pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) dari pemerintah kepada badan usaha.

Manfaat dan Dampak Positif

Pembangunan flyover ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat gradien kemiringan jalan yang sangat curam di kawasan Sitinjau Lauik. Dengan adanya flyover, diharapkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat.

Dukungan Pemerintah dan Tokoh Daerah

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa perjuangan selama dua tahun terakhir telah membuahkan hasil dengan dimulainya proyek ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran pembangunan.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini dijadwalkan pada awal Mei 2025 dan akan diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, didampingi oleh Andre Rosiade.

Tantangan dan Harapan

Meskipun proyek ini membawa harapan besar, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti pembebasan lahan dan izin penggunaan kawasan hutan lindung, mengingat sebagian trase flyover berada di kawasan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal.

Dengan dimulainya pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, masyarakat Sumatera Barat menantikan peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi di wilayah mereka, serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. (Yus/M/*)