Menguatkan Demokrasi Daerah: Kiprah Anton Yondra di Panggung Nasional Lewat ADKASI
TANAH DATARA, kiprahkita.com –Demokrasi tidak hanya lahir dan tumbuh di pusat kekuasaan, tetapi juga menemukan bentuknya yang paling nyata di daerah. Di sanalah suara rakyat beresonansi dalam ruang-ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sanalah keputusan-keputusan penting menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari diambil.
Dalam konteks inilah, peran organisasi seperti Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menjadi sangat strategis. Sebuah forum nasional yang menyatukan ribuan wakil rakyat di tingkat kabupaten dari Sabang hingga Merauke.
 |
| Anton Yondra dan ADKASI |
Salah satu sosok yang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat lembaga perwakilan daerah adalah Anton Yondra, S.E., M.M. Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat ini kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum ADKASI untuk periode 2025–2030. Pelantikan pengurus baru ini dilakukan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Tito Karnavian, dalam sebuah seremoni nasional yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 19 Juni 2025.
Penunjukan Anton Yondra sebagai Wakil Ketua Umum bukanlah kebetulan. Sosok yang telah lama malang melintang di dunia politik lokal dan nasional ini dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan peran DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum ADKASI, ia juga dipercaya menjadi Ketua Panitia Pelaksana acara pelantikan dan seminar nasional yang menjadi bagian integral dari agenda Musyawarah Nasional (MUNAS) ADKASI.
Dalam sambutannya, Anton menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan yang jarang disorot media: ketulusan dan kesederhanaan. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tamu undangan, serta secara jujur menyampaikan bahwa kegiatan ini sepenuhnya diselenggarakan melalui pembiayaan swadaya, hasil iuran dari anggota. Di tengah keterbatasan, soliditas dan semangat gotong royong tetap menjadi nyawa dari organisasi ini.
Anton juga tak menutupi fakta bahwa banyak rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD dari daerah tidak bisa hadir karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas, menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyerukan efisiensi anggaran pemerintahan. Namun, bukannya mengeluh, Anton menjadikan hal ini sebagai bukti kepatuhan dan integritas lembaga legislatif daerah terhadap arahan pemerintah pusat.
Lebih dari sekadar seremoni, momentum pelantikan ini juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara ADKASI dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), menandakan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan kebangsaan para anggota DPRD di seluruh Indonesia. Sinergi semacam ini sangat diperlukan, terlebih di tengah tantangan besar demokrasi lokal yang tak hanya menyangkut soal anggaran dan regulasi, tetapi juga literasi politik dan integritas.
Anton Yondra secara visioner menyoroti pentingnya penguatan peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Ia percaya bahwa lembaga legislatif daerah tidak boleh hanya menjadi pelengkap birokrasi, melainkan aktor utama dalam pembangunan berbasis aspirasi rakyat. Melalui forum seperti ADKASI, suara daerah tidak hanya terakumulasi tetapi juga diperjuangkan bersama.
Kepemimpinan Anton dalam forum nasional ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh daerah bisa berperan besar dalam mendorong perubahan di level nasional. Bukan hanya menjadi penonton kebijakan pusat, tetapi menjadi bagian dari perumusan arah kebijakan yang lebih merata dan berkeadilan. ADKASI, di bawah kepengurusan baru ini, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa demokrasi di tingkat kabupaten tidak mengalami stagnasi, melainkan terus berkembang dinamis.
Semangat yang ditunjukkan Anton Yondra dalam menjalankan tugasnya bukan sekadar administratif, tapi sarat dengan misi kebangsaan: membawa suara rakyat dari daerah ke panggung nasional. Dari Tanah Datar, suara itu menggema ke seluruh Indonesia.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika politik yang terus bergerak, peran DPRD Kabupaten sebagai ujung tombak demokrasi lokal tidak bisa diabaikan. Di tangan para pemimpin seperti Anton Yondra, harapan itu tidak hanya hidup, tapi juga diarahkan dengan penuh integritas dan keberanian untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih kuat dan inklusif.
Sementara itu secara terpisah, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH, MM yang merupakan Anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi ucapan selamat atas terpilihnya kembali Anton Yondra selaku Wakil ketua Umum ADKASI.
"Saya mengucapkan selamat kepada adinda Anton Yondra Ketua DPRD Kabupaten Tanah datar yang telah dipercayakan kembali menjadi pengurus sebagai wakil ketua di Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia"ucap Anggota DPR RI Ir. M. Shadiq Pasadigoe.
Profil Anton Yondra
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Wakil Ketua Umum ADKASI
Anton Yondra adalah sosok pemimpin muda. Ia menorehkan jejak panjang dalam dunia politik lokal dan nasional. Lahir dan besar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia dikenal sederhana, komunikatif, dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan publik.
Mengawali karier sebagai wartawan Harian Haluan, Anton membawa perspektif kritis dan tajam terhadap isu-isu publik ke dalam dunia legislatif. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada 2014 melalui Partai Golkar dan terus dipercaya masyarakat hingga kini menjabat untuk periode ketiganya.
Pada periode 2024–2029, Anton Yondra dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, sebuah posisi strategis yang menuntut integritas, kecakapan memimpin, serta keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Di bawah kepemimpinannya, DPRD aktif memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan tetap menjaga keterbukaan terhadap aspirasi rakyat.
Di tingkat nasional, Anton dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, khususnya di bidang organisasi dan keanggotaan. Peran ini menjadikannya jembatan penting antara ratusan DPRD kabupaten di Indonesia dengan pemerintah pusat, serta mendorong penguatan kelembagaan DPRD agar lebih responsif dan profesional.
Anton juga dikenal sebagai sosok yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia aktif berpartisipasi dalam agenda bersama KPK dan Kemendagri, khususnya dalam peningkatan nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) di daerahnya, yang berhasil membawa Tanah Datar meraih peringkat tertinggi di Sumatera Barat.
Kepemimpinan Anton Yondra mengedepankan prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Dengan pengalaman dan integritas yang ia miliki, Anton menjadi simbol harapan baru bagi demokrasi lokal yang lebih kuat, inklusif, dan bermartabat. (Yus MM/BS*)
0 Komentar