Ki Jal Atri Tanjung Kritik Keras Pemerintah: Rekrutmen Kepala Sekolah Amburadul, Bukti Gagalnya Perencanaan SDM Pendidikan
PADANG, kiprahkita.com –Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Ki Jal Atri Tanjung, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah atas lambannya proses rekrutmen kepala sekolah. Ia menilai kondisi ini sebagai cermin dari gagalnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan, terutama oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin oleh Nadiem Makarim selama sepuluh tahun terakhir.
 |
| Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 10 tahun |
“Keterlambatan rekrutmen kepala sekolah ini sangat disayangkan. Ini menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, kementerian tidak memiliki roadmap yang jelas dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan,” tegas Ki Jal Atri dalam pernyataannya di Padang, Senin (23/6/2025).
Ia menegaskan, kepala sekolah bukan sekadar pengisi jabatan administratif, melainkan aktor strategis yang menentukan arah dan kualitas pendidikan di lapangan. Karena itu, proses rekrutmen tidak boleh dilakukan asal-asalan atau sekadar menunggu kekosongan.
“Kita butuh kepala sekolah yang visioner, yang bisa menjadi motor perubahan di sekolah. Bukan sekadar menggugurkan jabatan. Harus ada kaderisasi yang sistematis, pelatihan yang terarah, dan seleksi yang transparan,” lanjutnya.
Ki Jal Atri juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi total sistem rekrutmen kepala sekolah. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka pembenahan harus dimulai dari kepemimpinan di satuan pendidikan.
“Jangan hanya sibuk bicara kurikulum dan digitalisasi, tapi lupa siapa yang akan mengeksekusi kebijakan di lapangan. Kepemimpinan sekolah itu fondasi. Kalau fondasinya rapuh, jangan harap ada lompatan kualitas,” pungkasnya.
Kabar Terbaru Nadiem Makarim
Nadiem tiba di Kejagung kemarin, 24/6 pada pukul 09.00 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 21.00 WIB terkait dugaan kasus pengadaan laptop dan kuota internet. Dalam pernyataannya kepada media, ia menyampaikan komitmennya untuk mematuhi proses hukum sebagai warga negara.
"Saya hadir di Kejagung sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan percaya pada penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai pilar demokrasi dan pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Nadiem juga menegaskan kesiapannya bersikap kooperatif dalam rangka membantu Kejagung mengungkap fakta dalam kasus tersebut. Beliau berharap proses ini dapat menjernihkan berbagai dugaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap reformasi pendidikan.
Pemeriksaan terhadap Nadiem dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk mendalami perannya sebagai menteri dalam masa pengadaan proyek itu. Penyidik fokus menggali seputar fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh kementerian saat pengadaan berlangsung.
Sejauh ini, status Nadiem masih sebagai saksi. Namun, proses penyidikan terus berjalan dan kemungkinan penetapan tersangka akan diputuskan setelah pengumpulan alat bukti yang cukup. (MenaraMu/Yus MM/BS*)
0 Komentar