TANAH DATAR, kiprahkita.com –Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan pembangunan jembatan darurat jenis Aramco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Usulan ini menjadi langkah cepat antisipasi banjir bandang (galodo) susulan, menyusul bencana yang terjadi pada akhir November 2025 dan masih berpotensi berulang akibat tingginya curah hujan.
 |
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam rapat dan Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama Gubernur Sumatera Barat dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara virtual dari Gedung Indojolito, Batusangkar, Senin malam (5/1/2026).
Bupati Eka Putra menjelaskan, Sungai Malalo kerap meluap saat debit air meningkat, sehingga menggenangi badan jalan dan memutus akses masyarakat. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.
“Untuk solusi cepat dan aman, kami mengusulkan pembangunan jembatan darurat jenis Aramco. Koordinasi telah kami lakukan bersama Dandim 0307 Tanah Datar dan permohonan diteruskan ke Korem agar dapat difasilitasi oleh Pangdam,” ujar Bupati.
Selain infrastruktur jembatan, Bupati juga melaporkan kerusakan lahan pertanian masyarakat seluas sekitar 500 hektare akibat terjangan galodo.
Rehabilitasi lahan tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pertanian RI, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan turut mengawal percepatan realisasi bantuan bagi petani terdampak.
Sebagai upaya mitigasi jangka menengah, Pemkab Tanah Datar merencanakan pembangunan empat unit sabodam pada tahun 2026. Infrastruktur pengendali sedimen ini diharapkan mampu menahan material banjir bandang dan menurunkan risiko bencana susulan di kawasan hulu sungai.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa seluruh data kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, serta dampak ekonomi masyarakat telah dihimpun dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur meminta seluruh kepala daerah memastikan tidak ada data korban dan kerusakan yang terlewat, karena kelengkapan data menjadi kunci percepatan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Balai Wilayah Sungai dan pemerintah daerah, baik untuk penanganan darurat maupun jangka panjang, termasuk pengerahan alat berat pada sungai-sungai prioritas yang rawan meluap.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tanah Datar.
Banjir bandang di Malalo bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah alarm keras tentang rapuhnya relasi antara manusia, lingkungan, dan negara. Ketika Sungai Malalo meluap, yang tenggelam bukan hanya badan jalan, tetapi juga rasa aman warga yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang galodo susulan.
Usulan Bupati Tanah Datar untuk membangun jembatan darurat jenis Aramco patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam kondisi genting. Dalam situasi darurat, kecepatan sering kali lebih berharga daripada kemegahan. Jembatan Aramco bukan simbol kemajuan, tetapi simbol penyelamatan—agar masyarakat tidak terus terisolasi setiap kali hujan turun lebih lama dari biasanya.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan berhenti pada jembatan. Mengapa Sungai Malalo terus meluap? Mengapa galodo seolah menjadi siklus tahunan yang kita terima sebagai takdir, bukan kegagalan tata kelola lingkungan? Ketika bencana datang berulang, itu bukan lagi musibah semata, melainkan sinyal bahwa ada yang salah dan dibiarkan terlalu lama.
Lima ratus hektare lahan pertanian yang rusak adalah potret telanjang dari kerentanan petani. Di balik angka statistik itu ada musim tanam yang hilang, utang yang menumpuk, dan keluarga yang menggantungkan hidup pada tanah yang kini tertimbun lumpur dan batu. Rehabilitasi lahan tidak boleh berhenti pada proposal ke kementerian; ia harus menjadi komitmen lintas level pemerintahan yang dikawal hingga benar-benar menyentuh sawah dan ladang warga.
Rencana pembangunan sabodam adalah langkah strategis, tetapi sejarah mencatat satu hal pahit: rencana sering kali kalah oleh lambannya realisasi. Di negeri ini, bencana kerap bergerak lebih cepat daripada birokrasi. Padahal, bagi warga di hulu sungai, keterlambatan satu musim hujan bisa berarti kehilangan segalanya.
Gubernur Sumatera Barat benar ketika menekankan pentingnya kelengkapan data dalam dokumen R3P. Namun, data hanyalah alat. Tanpa keberanian politik dan koordinasi yang solid, data akan berakhir sebagai tumpukan berkas yang rapi tetapi tak menyelamatkan siapa pun.
Malalo hari ini mengajarkan satu pelajaran penting: negara tidak boleh hadir hanya setelah berita viral atau laporan kerusakan disusun rapi. Negara harus lebih dulu datang, lebih cepat bertindak, dan lebih serius menjaga alam sebelum alam menagih dengan cara paling kejam.
Jembatan Aramco mungkin akan berdiri. Tapi yang lebih mendesak adalah membangun jembatan keadilan ekologis—agar warga tidak terus menjadi korban dari kebijakan yang datang terlambat. (FK*)
0 Komentar