JAKARTA, kiprahkita.com –Pernyataan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang menampilkan dirinya menyampaikan analogi bernada olok-olokan terhadap Presiden Prabowo Subianto beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Tiyo menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seekor kucing yang mengalami penyakit kulit dan kemudian memberikan nama plesetan yang merujuk kepada kepala negara. Pernyataan itu memicu beragam reaksi dari masyarakat dan menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
 |
| Pernyataan Mantan Ketua BEM UGM Tuai Polemik |
Salah satu tanggapan datang dari mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Adhyaksa Daud. Melalui video tanggapannya, Adhyaksa menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap cara penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mantan aktivis mahasiswa tersebut.
Menurut Adhyaksa, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi dan harus dihormati. Namun, ia menilai penggunaan kata-kata yang bersifat menghina atau merendahkan pribadi tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang beradab.
“Kritik pemerintah tentu boleh dan merupakan hak setiap warga negara. Namun kritik seharusnya disampaikan dengan argumentasi yang kuat dan bahasa yang santun, bukan dengan penghinaan,” ujarnya.
Adhyaksa, yang pernah aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, menegaskan bahwa tradisi intelektual yang berkembang di lingkungan akademik semestinya mengedepankan nalar kritis, etika, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga adab dalam berkomunikasi, termasuk saat menyampaikan kritik kepada pemimpin negara. Menurutnya, kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan polarisasi dan menurunkan kualitas diskursus publik.
Kontroversi tersebut pun memicu perdebatan di berbagai platform media sosial. Sebagian pihak menilai pernyataan Tiyo merupakan bentuk ekspresi politik yang dilindungi dalam sistem demokrasi, sementara pihak lain menilai cara penyampaiannya telah melampaui batas kepatutan dan tidak mencerminkan budaya kritik yang konstruktif.
Peristiwa ini kembali mengangkat diskusi mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan etika dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya menjamin kebebasan berbicara, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan pandangan secara santun, argumentatif, dan bertanggung jawab.
Versia Asli
Polemik pernyataan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Tiyo melontarkan analogi kontroversial yang dinilai telah keluar dari koridor etika berpendapat.
Di hadapan publik, Tiyo menyampaikan cerita perumpamaan mengenai seekor kucing yang mengalami sakit kulit, namun ia menyematkan plesetan nama yang merujuk kepada kepala negara.
"Saya lihat ada kucing yang scabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur scabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodoh Subiantolol," ucap Tiyo dalam video tersebut.
Pernyataan bernada olok-olokan ini langsung memicu reaksi keras dan kecaman dari mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2004–2009, Adhyaksa Daud. Melalui video tanggapannya, Adhyaksa mengaku geram dan prihatin atas tindakan juniornya tersebut.
Sebagai mantan aktivis yang pernah memimpin organisasi seperti Senat Mahasiswa, HMI, dan KNPI, Adhyaksa menegaskan bahwa mengkritik pemerintah adalah hal yang sah dan dilindungi dalam iklim demokrasi. Namun, penggunaan istilah merendahkan seperti itu telah melampaui batas kewajaran dan mengarah pada penghinaan terhadap simbol negara.
"Kritik pemerintah oke, tidak masalah. Tapi kamu mencontohkan 'Prabodoh Subiantolol', itu luar biasa, kamu naudzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Nggak boleh begitu ya," tegas Adhyaksa.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga adab dan etika di ruang publik. Adhyaksa merujuk pada ajaran agama di mana Nabi Musa bahkan diperintahkan untuk bertutur kata lembut (qoulan layyinan) saat menghadapi Firaun. Menurutnya, cara penyampaian kritik yang kasar di media sosial sama sekali tidak mencerminkan tradisi intelektual serta nalar kritis kaum akademisi.
"Saya belum pernah kasih statement menanggapi siapa pun pernyataan di republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong, karena saya kesal melihat kamu. Walaupun sebelah kamu tertawa-tawa, saya tidak suka dengan sikap kamu seperti itu," tambahnya.
Kontroversi ini kini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Publik kembali mempertanyakan batas tipis antara kebebasan berekspresi, hak menyampaikan kritik politik, dan kewajiban menjaga etika serta kesopanan dalam berdemokrasi di Indonesia. *
0 Komentar