PADANG, kiprahkita.com –Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengajak masyarakat untuk melihat persoalan pembangunan infrastruktur jalan secara objektif sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, tidak seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre Rosiade saat melakukan kunjungan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR, Jumat (24/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat melalui BPJN dengan dukungan anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
 |
| Andre Rosiade |
Andre mengatakan, besarnya alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Ranah Minang. Menurutnya, hal itu juga menjadi realisasi dari komitmen yang pernah disampaikannya kepada masyarakat saat masa kampanye, bahwa apabila Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Sumatera Barat akan mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
"Komitmen itu kini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan jalan nasional di Sumatera Barat yang terus berjalan," ujarnya.
Meski demikian, Andre mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan di berbagai daerah di Sumatera Barat yang belum tersentuh pembangunan. Ia menjelaskan bahwa sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perbaikannya harus dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan pembagian kewenangan.
"Masyarakat harus objektif melihat persoalan. Jangan semua kerusakan jalan dibebankan kepada pemerintah pusat, karena setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing," tegas Andre.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap pembagian kewenangan tersebut penting agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada instansi yang tepat. Dengan demikian, proses pembangunan dan penanganan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Andre juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk terus bersinergi dalam mengawal pembangunan Sumatera Barat. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata demi meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.*
Baca Juga
https://www.kiprahkita.com/2026/07/oppo-reno16-buktikan-smartphone-mampu.html
0 Komentar