PADANG PANJANG, kiprahkita.com –Hari pertama verifikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sumatera Barat 2026 melalui jalur domisili, Sabtu (4/7/2026), diwarnai kecemasan para orang tua calon peserta didik di Kecamatan Padang Panjang Timur. Mereka khawatir anak-anaknya tidak memperoleh kursi di SMA negeri akibat keterbatasan kuota dan sistem zonasi yang terkunci dalam aplikasi SPMB.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari proses pendaftaran, SMA Negeri yang berada di wilayah Padang Panjang Timur hanya menyediakan sekitar 79 kursi melalui jalur domisili. Sementara jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 100 orang lebih di hari pertama verifikasi.
 |
| Penerimaan Murid Baru (SPMB) |
Kondisi tersebut membuat persaingan semakin ketat karena seleksi dilakukan berdasarkan peringkat nilai rapor. Calon peserta didik yang berada di luar kuota nilai rapor tersebut dipastikan tidak dapat diterima di sekolah tersebut.
Yang menjadi persoalan, menurut sejumlah orang tua, sistem SPMB hanya memberikan pilihan sekolah sesuai domisili. Akibatnya, calon peserta didik yang tidak lolos di Padang Panjang Timur tidak dapat mengalihkan pilihan ke SMA negeri di Padang Panjang Barat karena tidak termasuk dalam wilayah domisilinya.
"Kalau anak kami tidak masuk di Padang Panjang Timur, harus daftar ke mana lagi? Di aplikasi zonasinya terkunci atau ditetapkan di satu sekolah terdekat ke rumah saja. Kami tidak bisa memilih sekolah di Padang Panjang Barat," keluh salah seorang orang tua.
Orang tua lainnya mengaku kebingungan mencari solusi karena seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui sistem yang telah mengunci pilihan berdasarkan wilayah domisili itu sementara kuota siswa dibatasi.
"Kami kehilangan akal. Kalau kuotanya hanya 79, sementara yang mendaftar lebih dari dua kali lipatnya, bagaimana nasib anak-anak yang tidak masuk peringkat?" ujarnya.
"Kami bisa terima zonasi di sini dibatasi. Kami mengira kalau kuota sekolah di zonasi Padang Panjang Timur sudah penuh, anak-anak masih bisa dialihkan atau memilih sekolah di zonasi yang lebih jauh dari runah, seperti di Padang Panjang Barat. Ternyata setelah mendaftar, pilihan itu tidak ada keluar karena sistem langsung mengunci sesuai domisili. Kami baru mengetahui mekanismenya setelah proses berjalan, sehingga sekarang kami benar-benar bingung harus bagaimana jika anak tidak lolos dalam perangkingan," ungkap salah seorang orang tua calon peserta didik.
"Ketika anak kami mendaftar di aplikasi SPMB, sistem langsung menetapkan pilihan ke SMA Negeri sesuai domisili. Kami mengira kalau kuotanya penuh masih bisa memilih sekolah negeri lain di Padang Panjang, tetapi ternyata tidak bisa karena pilihan sudah terkunci. Sekarang kami justru dianjurkan mendaftar ke sekolah di kabupaten tetangga. Itu tentu berat bagi kami. Jauh. Tidak mungkin anak harus sekolah ke daerah lain, sementara ini adalah kota kami sendiri. Tanah ulayat kami di sini, tetapi anak-anak kami justru tidak mendapatkan kesempatan bersekolah di SMA negeri di kotanya sendiri. Itu yang membuat kami sangat kecewa," ujar salah seorang orang tua calon peserta didik lain pula.
Kecemasan para orang tua tersebut sejalan dengan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI yang menunjukkan 71,8 persen orang tua merasa khawatir terhadap keandalan sistem SPMB jalur domisili, terutama terkait akurasi sistem dalam membaca lokasi tempat tinggal dan mekanisme penentuan sekolah tujuan. detik.com
Sejumlah orang tua berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang Panjang segera memberikan penjelasan dan mencarikan solusi bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah sesuai domisilinya. Mereka juga meminta adanya kebijakan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendaftar ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota di Kota Padang Panjang ini bukan ke kabupaten tetangga.
Hingga hari pertama verifikasi berlangsung, para orang tua masih terus memantau peringkat sementara anak mereka melalui sistem SPMB daring. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang menjamin setiap lulusan SMP/MTs tetap memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di sekolah negeri di kota ini.*
Baca Juga
http://www.kiprahkita.com/2026/07/pemerintah-nagari-tanjuang-bonai.html
0 Komentar