Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan provinsi dalam memberikan kepastian serta perlindungan bagi petani kelapa sawit rakyat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Solok Selatan Drs. Syamsurizaldi dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (10/9/2026).
Dalam rakor yang diikuti Sekda Provinsi Sumatera Barat tersebut, Sekda Solok Selatan hadir didampingi Asisten II Taufik Effendi dan Kepala Dinas Pertanian Admi Zulkhairi.
Salah satu pembahasan utama adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024, termasuk pembelian TBS produksi perkebunan mitra dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.
Selain perkebunan mitra, perhatian juga diberikan kepada petani swadaya yang mengelola kebun secara mandiri. Menurut Pemkab Solok Selatan, petani swadaya membutuhkan kepastian harga TBS agar hasil produksi mereka memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Untuk itu, Syamsurizaldi mendorong percepatan penetapan harga TBS bagi kelompok tani nonmitra oleh pemerintah provinsi.
“Mengingat peran penting kolaborasi lintas pemerintahan, bagaimana skema sinergi dan dukungan teknis dari Pemerintah Provinsi dan Pusat kepada kami di Kabupaten Solok Selatan untuk mempercepat realisasi hasil pengawasan Satgas Pengawas Harga TBS, fasilitasi ISPO dan STDB bagi pekebun rakyat, serta pengawasan kepatuhan PKS terhadap aturan pasokan 20 persen di wilayah kami?” ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di daerah.
Pemkab Solok Selatan juga menilai fasilitasi ISPO dan STDB, peningkatan kualitas bibit, serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
0 Komentar