Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan

JAKARTA, kiprahkita.com –Komisi III DPR RI mulai melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperjelas aturan dan membatasi kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan serta melanggar hak asasi warga negara.


Pembahasan itu dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).




Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan kembali dilanjutkan setelah penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung.


"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan," kata Habiburokhman.


Ia menjelaskan, penyadapan pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus diberikan secara terbatas dan dijalankan sesuai ketentuan hukum.


Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadikan instrumen negara sebagai alat untuk menginvasi privasi masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.


Karena itu, Komisi III DPR memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan regulasi penyadapan. Pengaturan yang jelas dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan penyadapan tetap berada dalam koridor hukum.


"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," ujar Habiburokhman.


Melalui pembahasan RUU tersebut, DPR diharapkan dapat menghadirkan landasan hukum yang lebih tegas mengenai kewenangan, batasan, serta mekanisme pengawasan penyadapan.


Dengan demikian, penyadapan dapat digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum dan keamanan tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi serta hak asasi warga negara.*

Posting Komentar

0 Komentar