JAKARTA, kiprahkita.com –Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa lingkungan Istana Kepresidenan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menyebutkan, langkah pengawasan dan pembenahan di lingkungan Istana akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan serta menjaga kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo seusai menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan pemerintahan.
"Kalau kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo.
Ia juga meminta agar kasus dugaan penyadapan tersebut ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, proses penyelidikan dan penyelesaian perkara harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, serta tidak menyembunyikan fakta apa pun.
"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan dalam mekanisme penyadapan secara sah berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam perkara tersebut, sistem diduga disalahgunakan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam daftar target pemantauan tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya. Dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, dan tokoh masyarakat.
Perkembangan penyidikan turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Nama-nama yang disebut dalam pemberitaan terkait perkara ini antara lain Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Status hukum, peran masing-masing pihak, serta perkembangan penanganan perkara tersebut perlu terus merujuk pada keterangan resmi penyidik dan proses hukum yang berjalan.
Prasetyo menekankan pentingnya penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Pemerintah, menurutnya, berkepentingan memastikan keamanan kepala negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kasus dugaan penyadapan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen dan sistem komunikasi negara agar tidak disalahgunakan di luar kewenangan hukum.*
0 Komentar