Melirik Perhutanan Sosial Pagadih

PALUPUH, kiprahkita.com - Pagadih adalah nama sebuah nagari di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Potensinya di sekor perhutanan, diharap bisa digali maksimal, agar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur memperlihatkan salah satu produk perhutanan sosial di Pagadih.(infopublik.id)

Berjarak 40-an kilometer ke utara Bukittinggi, pada kawasan hutan yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Limapuluh Kota, anak nagari menggantungkan harapan pada program perhutanan sosial, yang sejak dua tahun belakangan mulai dilirik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya menggali potensi itu. Berbagai program pun diperkenalkan untuk dikembangkan. Pemerintah daerah juga membantu dengan berbagai peralatan, agar potensinya digali dengan baik.

Dukungan pemerintah itu, salah satunya dibuktikan Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (21/10), dengan mengantarkan bantuan peralatan senilai Rp6,7 miliar. Peralatan itu antara lain stup lebah madu galo-galo, dan sarana prasarana ekowisata.

Gubernur menyerahkan bantuan kepada kelompok-kelompok perhutanan sosial di Nagari Pagadih itu. Kelompok tani hutan itu dibina Dinas Kehutanan dan World Research Institute (WRI). Mereka mengolah hutan seluas 674 hektar dengan beragam komoditas, sepeti kopi, durian, alpukat, manggis, ternak ayam, itik, dan ikan, serta ekowisata.

Mengutip pemberitaan infopublik.id yang diakses pada Ahad (22/10) malam, diketahui bahwa sejak dua tahun terakhir, di Nagari Pagadih juga mulai dikembangkan hilirisasi produk pertanian dan perhutanan sosial berupa teh daun gambir, gula semut, beras organik, minyak serai wangi, dan tas kampie mansiang.

Menurut Mahyeldi, nagari-nagari di Sumatera Barat kebanyakan berada dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan. Angkanya 950 nagari atau 81,97 persen dari jumlah nagari yang ada.

"Hasil hutan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat nagari. Oleh karena itu, pemerintah provinsi berupaya menghadirkan alternatif pusat ekonomi berbasis komoditas hasil hutan bukan kayu, seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi dan ekowisata," kata gubernur.

Kepala Dinas Perhutanan Sumbar Yozarwardi menyebut, hingga Juli 2023 tercatat capaian luas kawasan perhutanan sosial di masyarakat, adalah 287.554 hektar dari rencana 500.000 hektar. 

Menurutnya, dengan 205 unit skema hutan perhutanan sosial yang berdampak pada 175.892 Kepala Keluarga (KK). Capaian ini berkontribusi pada 12,9 persen penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.(infopublik.id; ed. mus)