BATUSANGKAR, kiprahkita.com - Banyak bupati yang mengeluh minimnya pendapatan daerah. Keluhan itu juga disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, Rabu (1/11), di Gedung Indojolito Batusangkar, saat memberi sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan FGD Regional Chief Economist (RCE) itu, turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Kemenkeu RI Syukriah HG, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Datar.
“Soal penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tentu menjadi kewenangan kementerian. Namun, ada banyak potensi di daerah yang sebenarnya bisa digali dan dikelola dengan baik, tanpa harus menunggu PMK terlebih dahulu,” jelasnya.
Terkait penggalian potensi itu, Syukriah menyebut, di lingkungan Kementerian Keuangan juga ada beberapa program yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, misalnya program pada Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Dalam program LPDP itu, ujarnya, ada peluang beasiswa untuk mendanai biaya pendidikan pegawai sampai selesai.
Untuk itu, ujarnya, FGD yang dilaksanakan tersebut menjadi amat penting, karena kan terlaksana koordinasi yang baik, khususnya antara jajaran Kemenkeu dengan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Eka menyampaikan terima kasih, karena sudah dipercaya menjadi tuan rumah program yang amat penting tersebut. Bupati pun berharap, berbagai persoalan keuangan di daerah bisa menemui solusi terbaik.
“Pelaksanaan FGD dapat memberikan tambahan wawasan dan solusi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini. Kami menunggu kepastian PMK, terutama tentang P3K yang menyebabkan dana daerah belum bisa digunakan, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keuangan daerah. Mohon bantuan dan solusi,” katanya.
Dengan keterbatasan keuangan, ujarnya, Pemerintah Tanah Datar akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan secara maksimal.
"Kita tetap optimis, tegas bupati, untuk terus bekerja demi kemaslahatan masyarakat Tanah Datar, dan meraih prestasi, sehingga semakin diperhatikan pemerintah pusat, dan dana pembangunan pun bisa dialokasikan ke Tanah Datar," tuturnya.(prokopim td; ed. mus)
0 Komentar