PAGARUYUANG, kiprahkita.com - Ada yang berbeda dari biasanya, ketika DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna. Bupati Eka Putra, Ketua DPRD H. Ronny Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani, Senin (6/11), tampil dengan mengenakan syal bebaskan Palestina.
Semangat solidaritas dan kemanusiaan, begitu terasa ketika rapat paripurna yang membahas Pengantar Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang diajukan bupati.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, karena telah melaksanakan proses dan tahapan penyusunan RAPBD 2024, sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah dan DPRD sudah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS), untuk APBD 2024. Itu sudah dituangkan dalam beberapa nota kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama,” kata bupati.
Menurutnya, Tahun Anggaran 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Oleh karena itu, imbuhnya, kebijakan penganggaran pembangunan tetap mengacu kepada usaha menjaga sinergitas dan kelanjutan program.
“Secara substansi, penyampaian Nota Keuangan APBD 2024 ini, memuat penjelasan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta perkembangan dan tantangan perekonomian daerah, yang tersaji dalam Nota Keuangan ini,” ujarnya.
Pada 2024, menurut bupati, tema pembangunan yang diusung adalah peningkatan perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik, melalui program unggulan daerah, dengan kebijakan yang mengaji pada Permendagri Nomor Tahun 2023.
Ditegaskan, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
“Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi, di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah SDA,” tuturnya.
Ditegaskan, sesuai kesepakatan KUA-PPAS, maka pendapatan daerah diperkirakan lebih dari Rp968 miliar, sedangkan belanja daerah Rp1,2 triliun. Artinya, terjadi defisit sebesar Rp276 miliar lebih.
“Defisit sepenuhnya ditutupi dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata bupati.
Rapat paripurna ini akan dilanjutkan, Rabu (8/11), dengan agenda pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2024, yang disampaikan bupati itu.(musriadi musanif)
0 Komentar