PADANG, kiprahkita.com - Wakil Walikota Padang Ekos Albar menyebut, Pemko melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Padang, telah melewati tahapan sejak dari sosialisasi sampai kepada aksi.
“Pemko Padang tidak langsung turun melakukan penertiban. Kita juga menyurati PKL, melakukan sosialisasi serta audiensi, di Rumah Dinas Wakil Wali Kota dan Kantor Pemko Padang. Semua kita lakukan secara humanis,“ jelas Ekos, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Padang yang diakses pada Ahad (19/11).
Pada kesempatan bertemu Ombudsman Sumbar, Kamis (16/11) di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, wawako didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plt Kasatpol PP Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perhubungan Padang Padang Ances Kurniawan, Camat Padang Barat Junie Nursyamza, serta unsur Dinas Pariwisata Padang.
Selain penertiban, ujarnya, pemko juga menyediakan Pasar Kuliner Pantai Padang, tempat eks PKL itu berjualan. Bahkan, tambah Ekos, Pemko Padang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan Perusahaan Daerah (Perusda), secara bergantian untuk berbelanja di Pasar Kuliner Pantai Padang sepulang bekerja.
“Inilah langkah-langkah yang kita lakukan setelah relokasi. Seperti mewajibkan masing-masing OPD untuk berbelanja sesuai jadwalnya sepulang bekerja. Semua itu juga bagian dari meningkatkan pendapatan para pedagang usai relokasi,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani menyebut, sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terhadap penanganan Pantai Padang.
“Berdasarkan poin yang dipaparkan Wawako Padang, kami melihat bahwa Pemko Padang memang melakukan upaya penertiban. Namun, Pemko Padang juga menyiapkan tempat relokasi tempat PKL di Kota Padang,” jelas Yefri.
Berdasarkan hal itu, tambahnya, Pemko Padang tetap menyiapkan berbagai hal dan tidak membiarkan pedagang yang kehilangan mata pencahariannya.(kominfo pdg; ed. mus)
0 Komentar