SUKABUMI, kiprahkita.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, meninjau warga terdampak bencana longsor dan pergerakan tanah di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024).
Menurut jabarprov.go.id, Sabtu (7/12), kehadirannya bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terpenuhi, dan menilai langkah mitigasi yang harus segera dilakukan.
Sebanyak 215 kepala keluarga (KK) atau 712 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi akibat bencana ini.
Bey menjelaskan, prioritas utama saat ini adalah melakukan asesmen dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menentukan tingkat keamanan wilayah tersebut.
“Ada 215 KK, 712 jiwa terisolasi, mereka mengungsi, dan ini kami akan laporkan ke BNPB. Pertama, harus dilakukan asesmen oleh PVMBG, apakah masih aman atau tidak. Kalau sudah tidak aman harus relokasi sesegera mungkin,” ujar Bey.
Bey juga berdialog dengan warga yang mengungsi, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Warga menginginkan kepastian mengenai tempat tinggal yang aman dan layak huni.
“Kalau mereka perlu kepastian kapan bisa tinggal di tempat yang aman, mereka bersedia untuk relokasi,” tambahnya.
Terkait logistik, Bey menyebut kondisi dapur umum sudah berjalan, meskipun sempat ada kendala keterlambatan penyajian makanan untuk sekitar 700 warga.
Ia meminta pihak terkait untuk memperbaiki hal ini demi memastikan kesejahteraan para pengungsi.
“Aman (logistik), tapi tadi makan siang baru selesai sore. Saya minta Bu Camat lebih awal lagi menyiapkan makanan. Jangan sampai mereka mengungsi tapi (makan) terlambat. Diusahakan makan pagi jam 7, makan siang jam 12, dan makan malam jam 7,” tegas Bey.
Selain memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga, Bey menginstruksikan koordinasi lebih lanjut dengan BNPB dan pihak terkait, untuk menentukan langkah relokasi, jika hasil asesmen menunjukkan wilayah tersebut tidak lagi aman untuk dihuni.
Bencana di Desa Neglasari ini telah menyebabkan empat rumah ambruk dan tiga lainnya rusak berat. Meski demikian, keselamatan warga tetap menjadi fokus utama pemerintah.(*)
0 Komentar