PADANG, kiprahkita.com - Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumbar. Penyerahan ini berlangsung di Auditorium Gubernuran, Padang.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa total alokasi belanja APBN 2025 untuk Sumatera Barat mencapai Rp31,91 triliun.
Anggaran ini terdiri atas Rp10,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat melalui 627 Satker Kementerian/Lembaga, serta Rp21,44 triliun dalam bentuk TKD yang dialokasikan untuk Pemprov Sumbar dan 19 pemerintah kabupaten/kota.
“Penyerahan DIPA ini adalah langkah awal pelaksanaan APBN 2025. Ini menunjukkan komitmen kita untuk memulai pembangunan lebih awal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, hemat, dan bertanggung jawab.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Percepatan proses tender melalui e-katalog menjadi salah satu langkah yang harus kita maksimalkan. Dengan e-katalog, pelaksanaan belanja kegiatan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan,” tambah Mahyeldi.
Meski alokasi TKD meningkat, Gubernur mencatat adanya penurunan belanja Kementerian dan Lembaga di Sumbar.
Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong optimalisasi potensi lokal, terutama dalam menarik investasi dan memprioritaskan penggunaan bahan lokal dalam proyek pembangunan tahun 2025.
“Kita harus memastikan kebutuhan proyek pembangunan dipenuhi dari bahan lokal. Ini tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian kita,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Syukriah HG, dalam laporannya menyatakan bahwa APBN 2025 dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas di tengah dinamika global yang kompleks.
“APBN 2025 adalah bagian dari upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi dan kolaborasi, kita optimis dapat menghadapi tantangan yang ada,” ujar Syukriah.(adpsb)
0 Komentar