TP-PKK Kota Padang dan Padang Panjang Tetap Optimal Meski Hadapi Efisiensi Anggaran
SUMBAR, kiprahkita.com –Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang menunjukkan komitmennya untuk tetap optimal dalam menjalankan program kerja meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan rencana kerja untuk tahun 2025 yang telah dipaparkan pada Rabu, 16 April 2025, di Rumah Dinas Wali Kota Padang. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara Halal Bihalal.
Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny. Dian Puspita Fadly Amran, yang baru dilantik pada 6 Maret 2025, menegaskan pentingnya peran PKK dalam pembangunan masyarakat, termasuk perlindungan keluarga. "Meski di tengah efisiensi anggaran, kita harus tetap semangat," ujarnya pada Minggu, 20 April 2025.
Dalam rencana kerja yang disusun, TP-PKK fokus pada berbagai isu sosial seperti pemberantasan kemiskinan, stunting, tawuran, narkoba, LGBT, serta permasalahan ekonomi keluarga. Pokja I PKK mendapat perhatian khusus karena bertugas membina generasi muda agar menjadi anak yang berakhlak mulia dan cerdas, termasuk mengasah mental dan spiritual anak.
"Apalagi generasi saat ini terlihat sekali penurunan moral, serta rendahnya rasa kebersamaan. Itu semua akibat pengaruh sosial serta digitalisasi, sebab itu kita berharap Pokja I mampu menjawab tantangan semua itu," ungkap Ny. Dian Puspita.
TP-PKK berencana melakukan edukasi kepada anak-anak, terutama siswa SMP dan SMA, agar lebih cerdas dalam bermedia sosial serta terbebas dari narkoba dan masalah remaja lainnya. Selain Pokja I, Pokja lainnya juga memiliki beban kerja yang berat dan membutuhkan sinergi agar seluruh kegiatan berjalan optimal.
Rapat penyusunan rencana kerja tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua TP-PKK Padang Ny. Sri Haryati Maigus Nasir, Kepala DP3AP2KB Padang Eri Sendjaya, Sekretaris TP-PKK Imelda Novalin, serta seluruh pengurus TP-PKK Kota Padang.
Wali Kota Hendri Arnis Kukuhkan Pengurus TP-PKK Kota Padang Panjang
Wali Kota Padang Panjang pun sebelumnya, Hendri Arnis, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang Panjang periode terbaru. Acara pelantikan berlangsung pada Jumat (21/3) di Rumah Dinas Wali Kota.
Sebanyak 39 personel resmi dilantik untuk mengemban tugas dalam struktur TP-PKK yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga di kota berjuluk Serambi Mekkah tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan harapannya agar TP-PKK dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Kami berharap TP-PKK terus menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga,” ujarnya.
Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera.
 |
| Pengukuhan Pengurus TP-PKK |
Siapa yang tak kenal dengan PKK? Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bukanlah hal asing. Gerakan ini melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga pusat. Tapi, tahukah kita bagaimana sejarahnya hingga menjadi seperti sekarang?
PKK lahir dari sebuah kepedulian. Tahun 1957, di Kota Salatiga, Jawa Tengah, muncul gagasan untuk memberantas kelaparan dan gizi buruk melalui penyuluhan pangan. Gagasan ini berkembang menjadi gerakan pembinaan kesejahteraan keluarga, yang saat itu belum dinamai PKK. Melihat keberhasilannya, Gubernur Jawa Tengah kala itu mendorong penyebaran gerakan serupa ke daerah-daerah lain.
Gerakan ini kemudian berkembang cepat, terutama karena selaras dengan semangat gotong royong dan peran strategis kaum ibu dalam rumah tangga.
Resmi Menjadi PKK dan Lahirnya 10 Program Pokok
Pada awal 1970-an, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius. Tahun 1972, melalui Departemen Dalam Negeri, gerakan ini dilembagakan menjadi PKK dengan 10 Program Pokok sebagai landasan utama kegiatan. Program-program ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga—dari nilai-nilai Pancasila, pangan, sandang, hingga perencanaan sehat.
Melalui pendekatan ini, PKK tidak hanya menjadi organisasi sosial, tetapi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga.
Masa Keemasan dan Struktur Formal
Tahun 1980-an bisa dikatakan sebagai masa keemasan PKK. Struktur TP-PKK dibentuk secara resmi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Peran ibu-ibu PKK sangat terlihat, terutama dalam kegiatan posyandu, penyuluhan, keterampilan rumah tangga, hingga koperasi.
PKK menjadi mitra penting pemerintah dalam menyukseskan berbagai program nasional, seperti KB, imunisasi, dan pendidikan keluarga.
Pasca Reformasi: Bergerak Bersama Zaman
Pasca reformasi 1998, PKK ikut menyesuaikan diri. Di era demokrasi dan desentralisasi, peran PKK semakin luas. Tak hanya fokus pada perempuan, tetapi seluruh keluarga. Isu-isu kontemporer seperti stunting, narkoba, literasi digital, hingga LGBT kini masuk ke dalam fokus perhatian TP-PKK di berbagai daerah.
PKK juga menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan akar rumput.
Lebih dari Sekadar Organisasi
Hari ini, PKK bukan sekadar organisasi ibu-ibu arisan. Ia adalah kekuatan sosial yang mampu menyentuh jantung kehidupan keluarga Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bahwa keluarga adalah pondasi bangsa, PKK terus bergerak, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Semoga semangat PKK tetap terjaga. Karena dari keluarga yang kuat, lahirlah bangsa yang hebat. (Y/*)
0 Komentar