Menuntaskan Kasus Megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Pemerintah Berhak Mengambil 51 Persen Saham BCA

"BLBI-BCA: Rekayasa Sejarah dan Harapan Baru untuk Kehadiran Negara"

JAKARTA, kiprahkita.com –Desakan keras terhadap pemerintah untuk menuntaskan kasus megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mengemuka, kali ini melalui suara tegas Sasmito Hadinegoro, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) 

Menuntaskan Kasus Megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

1. Hak untuk Mengambil Alih Saham BCA

Sasmito mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa perlu membayar, lantaran akuisisi tersebut diduga penuh rekayasa dan merugikan negara. Ia menilai langkah ini menandai keberpihakan terhadap keuangan publik yang selama ini terseret dalam manipulasi keuangan skala besar.

2. Dugaan Rekayasa Saat Divestasi

Dalam analisisnya, Sasmito memaparkan bahwa nilai saham BCA saat Desember 2002 mencapai Rp117 triliun, tetapi oleh negara hanya ditebus Rp5 triliun oleh pihak swasta—yakni Grup Djarum—padahal BCA masih memiliki obligasi BLBI senilai Rp60 triliun dan menerima subsidi bunga Rp7 triliun per tahun.

Ia menyesalkan kelanjutan pembayaran obligasi yang kini telah membengkak mungkin hingga Rp1.500 triliun, yang dilakukannya tanpa pengawasan ketat.

3. Upaya Pemerintah dan Potensi Kerugian Fantastis

Proses penyelidikan skandal ini sejatinya dimulai pada era Presiden Joko Widodo melalui pembentukan tim berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Sayangnya, upaya tersebut tidak berlanjut di era kepemimpinan saat ini, padahal potensi aset negara yang bisa kembali dipulihkan mencapai Rp700 triliun.

Sasmito bahkan mengaku sempat dikonfrontasi langsung oleh pihak BCA dalam pertemuan yang difasilitasi Kepala Staf Presiden Moeldoko pada 2018, dan “mereka tidak bisa membantah” asumsi rekayasanya.

4. Kesediaan Memimpin Satgas Anti Mafia Keuangan

Jika Presiden Prabowo tidak mengambil inisiatif, Sasmito menyatakan siap turun tangan: memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara demi keutuhan negara.

5. Dukungan Politik terhadap Usulan Ini

Usulan menarik ini mendapat dukungan politik. PKB menyatakan siap mendukung penuh langkah pengambilalihan saham BCA jika memang merupakan hak negara. Mereka menilai 51% saham BCA harus kembali ke tangan negara karena dana BLBI berasal dari uang rakyat.

Kesimpulan: Antara Rekayasa Ekonomi dan Keberpihakan Negara

Kasus BLBI-BCA menunjukkan luka lama yang belum terobati dan terus menyedot pangsa uang rakyat dalam skala triliunan rupiah. Desakan Sasmito untuk pembentukan tim khusus dan mengambil alih saham BCA bukan semata urusan administratif, melainkan hak untuk menegakkan keadilan ekonomi dan kedaulatan finansial. Jika dibiarkan, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam memerangi korupsi—apalagi ketika Presiden Prabowo menyatakan komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersih. (IP/Ys)*

Momen ini menuntut keberanian dari kepala pemerintahan untuk bertindak berani, sekaligus menjadi momen menghidupkan kembali semangat keuangan nasional yang adil dan transparan.