Puan Maharani Minta Maaf & Susi Geram Demi Rakyat
Puan Maharani Minta Maaf usai Demo Ricuh
JAKARTA, kiprahkita.com –Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya buka suara soal insiden demo ricuh bertepatan dengan HUT DPR dan tewasnya driver ojol, Affan Kurniawan. Dalam pernyataan resmi—yang juga viral di media sosial—Puan menyampaikan: Permintaan maaf atas kegaduhan dan kekurangan DPR sebagai wakil rakyat. Ia meminta maaf secara luas atas nama pimpinan dan anggota DPR. Duka cita mendalam untuk keluarga korban, berharap penyelidikan tragedi tersebut dilakukan transparan dan tuntas. Komitmen berbenah diri: DPR akan mengevaluasi internal secara menyeluruh, membuka ruang komunikasi sehat, dan memperbaiki pola komunikasi agar aspirasi rakyat benar-benar terdengar.
 |
Susi Pudjiastuti Geram—Minta DPR Tindak Tegas yang Tak Empati
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, geram melihat sikap DPR yang dinilai tak responsif terhadap penderitaan rakyat. Dalam surat terbuka via akun X, ia menyuarakan:
Permintaan agar Semua anggota DPR dikumpulkan di gedung DPR untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Mendesak agar DPR memecat anggota yang tidak berempati terhadap penderitaan rakyat—karena menurutnya, DPR adalah representasi rakyat yang harus peka.
Saat Respons Pemimpin Diuji Rasa dan Kata
Kekerasan demo dan tewasnya Affan Kurniawan jadi alarm bagi pemimpin—bahwa kata dan tindakan harus setara. Puan Maharani sudah meminta maaf, menyesali tragedi, juga berjanji memperbaiki. Namun, coretan di DPR dan kekesalan publik menandakan ini bukan sekadar gesture.
Di sisi lain, Susi Pudjiastuti menunjukkan bahwa emosi publik tidak lagi bisa ditunda. Surat terbuka dan desakannya adalah wake-up call: pemimpin tidak boleh terlalu jauh dari rakyat—baik simbolik maupun substansial.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, DPR RI mengambil langkah berani dengan menghentikan tunjangan rumah bagi anggotanya yang selama ini mencapai Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku efektif per 31 Agustus 2025, setelah disepakati oleh seluruh pimpinan DPR bersama ketua fraksi partai politik di parlemen.
Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat berdialog dengan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025). Dasco menegaskan bahwa penghentian tunjangan rumah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang diterima anggota dewan.
“Pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan. Khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan per 31 Agustus 2025,” kata Dasco.
Tidak hanya soal tunjangan rumah, Dasco juga menyinggung fasilitas lain yang turut ditinjau, termasuk perjalanan dinas. Ia menegaskan bahwa DPR menerapkan moratorium perjalanan dinas luar negeri sekaligus mengefisiensikan kunjungan kerja di dalam negeri.
“Kedua, moratorium perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” tegasnya.
Permintaan Maaf Terbuka dari Pimpinan DPR
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap gaya hidup mewah para legislator yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kekurangan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi.
“Atas nama pimpinan DPR, kami memohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami dalam mewakili aspirasi rakyat. Namun permintaan maaf saja tidak cukup tanpa disertai evaluasi dan perbaikan menyeluruh, yang akan segera dilakukan,” tambah Dasco.
Puan Maharani: Reformasi DPR Dipimpin Langsung oleh Saya
Sehari setelah pernyataan Dasco, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat penting bersama pimpinan fraksi-fraksi partai politik di parlemen, Kamis (4/9/2025). Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bulat: penghentian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dan moratorium kunjungan kerja bagi anggota DPR maupun komisi.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ungkap Puan.
Dalam pernyataannya, Puan menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya sebatas pencitraan, tetapi menjadi titik awal reformasi kelembagaan di DPR.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” jelasnya.
Momentum Bersejarah DPR
Keputusan kolektif ini disebut sebagai langkah bersejarah mengingat selama ini DPR kerap menuai sorotan tajam soal anggaran jumbo untuk fasilitas anggota, mulai dari gaji, tunjangan rumah, hingga perjalanan dinas. Tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan selama ini dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.
Dalam rapat tersebut, hadir lengkap seluruh pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta para ketua fraksi partai politik. Kesepakatan bulat itu dipandang sebagai bentuk respons serius DPR terhadap gelombang kritik publik dan tuntutan transparansi.
Harapan Publik
Langkah DPR menghentikan tunjangan rumah dan membatasi perjalanan dinas dinilai sebagai awal dari proses panjang reformasi lembaga legislatif. Publik kini menunggu tindak lanjut konkret, apakah kebijakan ini benar-benar dijalankan secara konsisten atau hanya sekadar strategi meredam kritik.
Meski begitu, pengumuman ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR mulai membuka diri terhadap aspirasi masyarakat. Dengan Puan Maharani mengambil peran langsung sebagai motor penggerak reformasi, DPR dituntut membuktikan bahwa perubahan bukan hanya jargon politik, melainkan nyata dirasakan rakyat.
#DPR #Nasional #TunjanganRumahDPR
Permintaan maaf itu penting—tapi rakyat butuh solusi konkret. Demo tidak untuk dihapus, tapi untuk didengar. Puan telah membuat langkah awal; kini, saatnya DPR membuktikan agar kata tidak hanya jadi lip service. Susi juga ingatkan: pemimpin harus bertanggung jawab, bukan hanya diajak mawas diri, tapi bergerak nyata.
0 Komentar