TANAH DATAR, kiprahkita.com –Kunjungan Dirjen SDA Kementerian PU RI ke Tanah Datar pasca banjir bandang sejatinya bukan sekadar agenda seremonial. Ini momen ujian: seberapa cepat negara hadir, dan seberapa sungguh-sungguh pemerintah daerah memperjuangkan keselamatan warganya. Dalam konteks ini, langkah Bupati Eka Putra yang langsung mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur patut dicatat sebagai refleks politik yang responsif—meski belum sepenuhnya menjawab akar persoalan.
Banjir bandang dan galodo bukan peristiwa insidental. Ini akumulasi dari pengelolaan sumber daya air yang setengah hati, tata ruang yang longgar terhadap pelanggaran, serta pembangunan yang kerap kalah cepat dari kerusakan ekologis. Maka ketika pemerintah pusat menyatakan tak satu pun sungai luput dari pantauan, publik berhak berharap: pantauan itu berujung pada tindakan, bukan sekadar laporan meja rapat.
Usulan pembangunan Sabo Dam di Guguak Malalo, embung, dan irigasi melalui skema Inpres memang terdengar solutif. Namun, pengalaman panjang daerah-daerah rawan bencana mengajarkan satu hal pahit: infrastruktur tanpa perawatan, tanpa pengawasan tata ruang, dan tanpa keberanian menertibkan perusak lingkungan, hanya akan menjadi monumen kegagalan berikutnya. Sabo Dam yang rusak akibat galodo adalah bukti bahwa membangun saja tidak cukup—ia harus disertai kebijakan yang tegas dan berkelanjutan.
Di sisi lain, langkah cepat pemerintah daerah patut diapresiasi. Dalam situasi pascabencana, kecepatan adalah bentuk empati paling nyata. Namun kecepatan itu mesti diiringi transparansi: bagaimana skala prioritas ditentukan, siapa yang paling dilindungi, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan. Jika tidak, pembangunan akan kembali menjauh dari denyut kebutuhan warga di hilir yang setiap musim hujan hidup dalam kecemasan.
Kunjungan pejabat pusat sering kali berakhir sebagai dokumentasi, bukan perubahan. Tantangan bagi Bupati Eka Putra dan Kementerian PU hari ini adalah memastikan Tanah Datar tidak sekadar masuk daftar usulan, tetapi menjadi contoh penanganan pascabencana yang menyeluruh—dari hulu ke hilir, dari beton ke kebijakan.
Sebab bagi warga yang rumahnya disapu galodo, negara tidak diukur dari banyaknya pejabat yang datang, melainkan dari satu hal sederhana: apakah mereka bisa tidur lebih tenang saat hujan turun kembali.
Kunjungan Dirjen SDA Kementrian PU RI Dr. Ir. Dwi Purwantoro S.T, M.T, di Kabupaten Tanah Datar langsung di sambut oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE. MM, Sabtu (3/1) di Kota Padang Panjang.
 |
Kedatangan Dwi Purwantoro ini untuk meninjau sungai-sungai dan infrastruktur sumber daya air yang rusak akibat banjir bandang yang melanda beberapa waktu lalu. Fokus dan keseriusan Kementrian Pembangunan infrastruktur Republik Indonesia ini terlihat ketika tidak ada satupun sungai yang terdampak galodo pupus dari pantauan kementrian ini.
Hal ini juga terasa ketika pemerintah pusat segera membuat program percepatan pembangunan pasca banjir bandang di Sumatera dan khususnya Sumatera Barat. Tanah Datar dibawah komando Bupati Eka Putra mengambil langkah cepat untuk segera mengajukan permohonan pembangunan pada pemerintah pusat. Berbagai macam program sudah diturunkan oleh Pemerintah Pusat salah satunya pembangunan melalui inpres. Dwi Purwantoro menyampaikan akan segera melaporkan permintaan pembangunan Sabo Dam yang rusak akibat galodo dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung ucapnya.
Disisi lain Tanah Datar segera mengusulkan permohonan ini berupa pembangunan Sabo Dam di 2 Koto Nagari Guguak Malalo dan memasukkan permohonan pembangunan Embung dan Irigasi pada program Inpres. Eka Putra mengatakan kita harus mengambil langkah cepat supaya ini segera terealisasi dengan cepat ucapnya.
Hadir juga dalam pertemuan ini Direktur sungai dan pantai Maksal Saputra, Kasubdit Perencanaan sungai dan Kasubdit Wilayah Direktorat sungai dan pantai Kementrian PU RI. (KT/Akos)
0 Komentar