PESISIR SELATAN, kiprahkita.com –Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, juga turun langsung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak banjir di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alasan beliau melakukan kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan wakil rakyat terhadap penanganan bencana di daerah pemilihannya. Daerah inilah yang telah memajukan namanya untuk duduk di DPR RI.
 |
Banjir yang melanda wilayah Bayang Utara beberapa hari lalu telah merendam puluhan rumah dan menyebabkan kerusakan. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi demi keselamatan sambil menunggu bantuan lebih lanjut dari pemerintah.
Dalam kunjungannya waktu itu, Lisda mendatangi beberapa posko pengungsian dan berdialog langsung dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan serta kebutuhan mendesak mereka. Ia juga menyalurkan bantuan logistik, seperti paket sembako, buah-buahan segar, dan kebutuhan harian lainnya guna meringankan beban warga terdampak.
Lisda menegaskan alasan kehadirannya untuk memastikan bahwa para pengungsi tidak merasa sendirian dalam musibah itu dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan balita, agar asupan gizi mereka tetap terjaga selama masa pengungsian.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda ingin turun langsung ke titik pengungsian dan berdialog dengan warga agar bisa memastikan kebutuhan dasar seperti sembako, buah-buahan, dan kebutuhan harian mereka terpenuhi. Ia juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, terutama anak-anak balita yang membutuhkan asupan gizi yang memadai selama masa darurat.
Ketika seorang wakil rakyat memastikan kebutuhan warga terpenuhi, ini mencerminkan peran legislatif yang ideal — peduli dan responsif di masa krisis. DPR dan pemerintah daerah sejatinya harus menggunakan momentum krisis ini untuk mendorong legislasi mitigasi bencana yang proaktif, anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur penanggulangan, serta audit kebijakan tata ruang yang selama ini lemah.
Lebih dari sekadar janji dan paket bantuan darurat, masyarakat tentu menanti perubahan sistem. Penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi pusat–daerah yang lebih efektif, mulai dari pendataan warga terdampak hingga langkah pemulihan ekonomi pascabencana. Sikap politisi yang turun langsung memang penting, apalagi bila substansi aturan dan kebijakan yang ia dukung di ruang legislatif juga akan menentukan apakah tragedi seperti banjir di Bayang Utara tidak lagi hanya menjadi rutinitas tahunan atau sebuah momentum reformasi kebencanaan saja. Apalagi bila ada kebijakan penanganan. Momen ini tentu sangat ditunggu masyarakat terdampak. Antara News Sumbar*
0 Komentar