PADANG PANJANG, kiprahkita.com –Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar acara pisah sambut Kapolres Padang Panjang, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada awal tahun lalu tepatnya Sabtu malam (3/1/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penghormatan terhadap pengabdian Kapolres lama dan penyambutan Kapolres yang baru.
Acara dihadiri oleh Wali Kota Hendri Arnis beserta istri, Wakil Wali Kota Allex Saputra beserta istri, Ketua DPRD Imbral, unsur Forkopimda, Sekdako, kepala OPD, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., Kapolres Padang Panjang yang akan mengakhiri masa tugasnya, menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi, kebersamaan, dan dukungan masyarakat serta seluruh pihak selama ia berdinas di kota itu. Ia juga memohon maaf atas kekhilafan selama menjalankan tugas dan meminta doa dalam pengabdian tugas barunya.
Kartyana menegaskan bahwa Padang Panjang akan selalu punya tempat tersendiri di hatinya. Ia berpesan bahwa hubungan baik dengan masyarakat dan Forkopimda tetap terjaga walaupun ia bertugas di tempat yang baru.
AKBP Kartyana resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolres Padang Panjang sejak 15 Januari 2024 hingga 2 Januari 2026, dan akan melanjutkan tugas barunya sebagai Kapolres Dharmasraya di lingkungan Polda Sumatera Barat.
 |
Acara pisah sambut Kapolres Padang Panjang yang digelar oleh Pemerintah Kota di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota bukan sekadar ritual seremonial birokratis. Ia menjadi momen politis dan sosial yang mencerminkan hubungan yang dibangun antara kepolisian dengan komunitas lokal selama dua tahun terakhir. Momentum ini mengungkap banyak hal tentang bagaimana otoritas penegak hukum harus “mengakar” dalam setiap lapisan masyarakat untuk menjawab kompleksitas tantangan keamanan yang bersifat lokal dan kontekstual.
AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, yang melepas jabatannya sebagai Kapolres untuk menempati posisi baru di Dharmasraya, menaruh apresiasi yang tinggi terhadap kota yang ia sebut “memiliki tempat tersendiri di hatinya”. Ungkapan ini mengandung makna lebih jauh daripada sekadar ucapan perpisahan: ia menandai keberhasilan strategi pendekatan kepolisian yang tidak hanya formal tetapi juga emosional dan budaya. Melalui sinergi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama hingga komunitas lokal, Polres Padang Panjang telah memperluas fungsi kelembagaannya dari sekadar penegak hukum menjadi sahabat komunitas.
Namun, di balik rasa syukur dan ucapan terima kasih, kita perlu menyikapi lebih tajam apa arti hubungan ini dalam konteks tantangan nyata di Padang Panjang dan sekitarnya. Tantangan tersebut bukan sekadar soal menjaga ketertiban umum dalam arti tradisional, tetapi juga menyiapkan respon terhadap bencana, kriminalitas yang berkembang, serta dinamika sosial yang rawan menjadi faktor konflik. Selama masa tugasnya, Kartyana terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperkuat basis kepercayaan publik — dari pemeriksaan kesiapan peralatan polisi hingga kunjungan silaturahmi ke tokoh agama — yang menunjukkan bahwa keamanan modern tidak bisa dipisahkan dari dialog sosial yang aktif dan sensitif.
Lebih jauh lagi, pisah sambut ini juga harus dibaca sebagai refleksi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri di level lokal. Ketika masyarakat dan pemangku kepentingan lokal ikut hadir dalam acara ini, termuat harapan bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai kekuatan represif, tetapi sebagai bagian integral dari jaringan sosial yang memelihara stabilitas, keharmonisan, dan kesejahteraan bersama. Ini penting karena tantangan keamanan tidak berhenti pada pengendalian kericuhan atau kriminalitas; ia juga mencakup kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan nilai kebersamaan, dan keharmonisan antar-agama yang menjadi fondasi stabilitas sosial.
Akhirnya, perpindahan kepemimpinan ini membuka peluang untuk refleksi strategis: bagaimana Polri, khususnya di kota-kota kecil seperti Padang Panjang, dapat mempertahankan momentum kerja sama dengan masyarakat sambil menghadapi tantangan baru seperti dinamika ekonomi, perubahan demografis, serta potensi konflik bernuansa identitas. Kepemimpinan baru harus mewarisi bukan hanya simbol apresiasi, tetapi juga komitmen kelembagaan yang kuat terhadap transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam agenda keamanan kolektif.
Pisah sambut ini, bukan sekadar tradisi seremonial. Ia adalah momentum penting untuk evaluasi dan penguatan strategi Polri di panggung lokal — bagaimana institusi negara berusaha menjadi kehadiran yang bermakna dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan sekadar otoritas yang hadir hanya pada saat terjadi masalah. TPS*
0 Komentar