ACEH, kiprahkita.com –Universitas Syiah Kuala Lakukan Pendataan Mahasiswa Terdampak Banjir dan Longsor di Wilayah Aceh-Sumatera
Universitas Syiah Kuala (USK) membuka pendataan bagi mahasiswa yang terdampak bencana banjir dan/atau tanah longsor di wilayah Aceh serta sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Langkah ini diambil setelah adanya permintaan data resmi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Universitas Syiah Kuala
 |
Pendataan ditujukan untuk menghimpun data akademik dan kondisi mahasiswa yang mengalami dampak akibat bencana alam, baik itu kerusakan rumah, gangguan ekonomi keluarga, maupun kondisi pendidikan yang terganggu. Mahasiswa USK yang terdampak diimbau segera mengisi formulir melalui tautan pendataan yang telah disediakan. Universitas Syiah Kuala
Tujuan pengumpulan data ini antara lain:
Mendukung perencanaan bantuan pendidikan dan/atau beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan.
Mempermudah koordinasi antara USK, Pemerintah Aceh, dan kementerian terkait dalam upaya bantuan lanjutan.
Menjadi dasar bagi kebijakan kampus terhadap penanganan mahasiswa terdampak bencana. Universitas Syiah Kuala.
Pihak kampus menekankan pentingnya pengisian data secara lengkap dan akurat agar proses verifikasi dan tindak lanjut bantuan bisa berjalan cepat dan tepat sasaran. Pendataan sudah ditutup pada 8 Februari 2026 pukul 12.00 WIB lalu.
Ketika Dunia Akademik Tak Bisa Lagi “Menunda” Krisis Kemanusiaan
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera bukan lagi sekadar headline berita atau data statistik yang terhampar di layar. Dampaknya menyentuh relung kehidupan yang paling mendasar: keberlangsungan pendidikan anak-anak muda yang tengah berjuang meraih masa depan. Langkah Universitas Syiah Kuala (USK) membuka pendataan mahasiswa terdampak bencana bukan sekadar prosedur administratif — itu adalah pengakuan tegas bahwa bencana alam kini menembus batas ruang kampus dan ruang kelas, serta menghantam hak atas pendidikan itu sendiri.
USK, merespon Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dengan melakukan pendataan mahasiswa terdampak banjir dan longsor, menunjukkan dua hal kritis: pertama, bahwa jumlah korban dari kalangan akademik tidak trivial; dan kedua, bahwa intervensi pendidikan harus dikaitkan langsung dengan konteks krisis yang nyata saat ini. Data yang dihimpun akan menjadi fondasi kebijakan bantuan, koordinasi dengan pemerintah, dan penetapan langkah lanjutan — bukan sekadar angka semata, tetapi representasi penderitaan yang nyata di lapangan.
Namun, tindakan ini mencerminkan problem struktural yang lebih luas. Bencana besar yang melanda Aceh dan Sumatera sejak akhir 2025 memicu kerusakan infrastruktur, sekolah, rumah, dan mata pencaharian — hingga ribuan warga dan pelajar harus menghadapi kenyataan pahit akses pendidikan terganggu. Di banyak sekolah, proses belajar terhambat karena fasilitas rusak atau tak layak, sehingga pemerintah menyiapkan sekolah darurat hanya untuk memastikan anak-anak tetap belajar. ANTARA News+1
Dalam konteks kampus, sistem pendataan seperti yang dilakukan USK perlu dipandang sebagai moment of accountability: keterkaitan lembaga akademik dengan realitas krisis yang jauh lebih besar daripada sekedar relokasi ujian atau perpanjangan batas waktu pengumpulan tugas. Ini adalah pengakuan bahwa mahasiswa — manusia merdeka yang sedang mengejar ilmu — tak kebal dari ketidakpastian hidup ketika rumah mereka terendam banjir atau orang tua mereka menjadi korban longsor.
Lebih jauh, ini juga menjadi cermin betapa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya siap menghadapi dampak krisis — di mana hanya sebagian kampus melakukan pendataan, sementara kebutuhan dukungan psikologis, finansial, dan logistik jauh melampaui infrastruktur yang ada. Berdasarkan pengalaman kampus-kampus lain yang juga terdampak di Sumatra, misalnya Universitas Negeri Padang atau Universitas Gadjah Mada yang melakukan langkah serupa untuk sivitasnya, terlihat bahwa skala dampaknya melampaui efektivitas bantuan yang sporadis.
Pendataan mahasiswa terdampak bukan hanya soal angka — ini tentang nilai prioritas pendidikan sebagai hak konstitusional. Di tengah krisis yang terus menekan garis hidup masyarakat Aceh dan Sumatera, langkah seperti ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berani: beasiswa darurat, keringanan biaya kuliah dan layanan pendukung lain yang bersifat jangka panjang, serta integrasi penanggulangan bencana ke dalam kurikulum dan rencana kampus. Tanpa itu, pendidikan hanya menjadi retorika kosong di tengah puing-puing harapan yang runtuh.
Singkatnya, pendataan ini adalah panggilan bagi sistem pendidikan Indonesia: aku bukan sekadar bangunan dan jadwal kuliah — aku adalah kehidupan yang harus dilindungi, walau bencana menerjang. Karena ketika pendidikan terganggu, bukan hanya masa depan individu yang terancam, tetapi masa depan bangsa secara keseluruhan. unp.ac.id+1*
0 Komentar