PASAMAN BARAT, kiprahkita.com –Sesuai pernyataan yang beredar di media sosial, menu MBG saat ini sungguh menyita perhatian publik. Orang tua di Padang, Padang Panjang, PasBar mengira ini hanya terjadi di Padang Panjang saja. Tapi juga menjadi sorotan di pusat Sumbar, Padang: “Dijanjikan lele dan sapi, yang datang malah roti dan kacang.”
Ya, kalimat sederhana itu memicu berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi siswa.
Perbincangan yang muncul itu bukan semata soal jenis makanan yang diberikan. Lebih dari itu, publik menyoroti adanya kesenjangan antara janji kebijakan yang disampaikan Presiden kepada masyarakat dengan realitas yang terjadi di lapangan atau di sekolah.
Menu yang diberikan kepada siswa setiap hari kacang hijau, kacang putih, empat biji korma, satu bungkus roti tanpa rasa, dan satu kotak susu imut, plus 1 bungkus mini abon yang tidak nyambung dengan menu di atasnya. Akhirnya abon ini berakhir di lantai kelas dan di lapangan sekolah adu Bu Siti Tarihoran salah satu orang tua siswa di salah satu sekolah dasar di kota ini.
"Bagus dikasihnya satu potong ayam, Kak. Satu susu mini itu aja lebih bermanfaat saat berbuka bagi anak." Begitu adunya kepada Kiprah Kita.
Begitu juga Bu Wati salah satu warga bertanya kepada salah satu kepala SD sepulang dari masjid. "Lai dimakan anak MBG tu, Bu It?" lalu kepala menjawab, "Ntahlah uni. MBG dibawa anak pulang."
"Itulah Bu It, ambo tensi tinggi. Kacang tu asin. anak tak mau makan di rumah. Lah panuah kulkas dek kacang." Keluh Bu Wati.
Dalam berbagai program peningkatan gizi, pemerintah biasanya merancang menu yang mengandung protein hewani seperti ikan dan daging agar kebutuhan nutrisi terpenuhi secara optimal. Namun, ketika yang diterima masyarakat berbeda dari rencana awal, muncul keraguan terhadap proses pelaksanaan program tersebut. Malah saat ini mubazir.
 |
| Kreasi MBG Anak Hari ini |
Bahan
Roti MBG warna hijau
Kacang hijau
Kacang Putih
Abon
Pelet Ikan (Tak Boleh dimakan)
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai persoalan seperti ini sering kali bukan terletak pada konsep program, melainkan pada rantai pelaksanaannya. Proses distribusi, pengawasan, hingga koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting yang menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai ke masyarakat sesuai tujuan awalnya.
“Program yang dirancang untuk memperbaiki gizi bisa kehilangan kepercayaan publik jika implementasinya tidak konsisten,” ujar seorang analis kebijakan yang menyoroti isu tersebut.
Menurutnya, kondisi seperti ini juga menjadi ujian bagi kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas merancang kebijakan, tetapi juga memastikan sistem yang menjalankan kebijakan tersebut bekerja secara efektif.
Ketika terjadi perbedaan antara janji dan realisasi, dampaknya tidak hanya dirasakan pada satu program tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem kebijakan publik secara keseluruhan juga dapat terpengaruh.
Karena itu, berbagai pihak mendorong agar evaluasi dan transparansi terus dilakukan dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang telah dirancang dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Akhirnya, kualitas sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari bagaimana ia diumumkan atau diperdebatkan, tetapi dari seberapa konsisten hasilnya dirasakan oleh masyarakat di lapangan. “Dijanjikan lele dan sapi, yang datang malah roti dan kacang.” Tentu masyarakat berharap ada perubahan menu di atas. (DT/WT/YS)*
0 Komentar