JAKARTA, kiprahkita.com –Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen-PNF) harus menghasilkan aksi nyata, bukan sekadar seremoni. Rakornas digelar di Hotel Four Points, Makassar, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan strategi pendidikan dalam lingkungan Muhammadiyah.
Mu’ti mengingatkan bahwa meski sekolah dan madrasah Muhammadiyah adalah yang terbanyak di Indonesia, jumlah besar itu belum sepenuhnya mencerminkan mutu yang unggul. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sehingga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya bisa dibanggakan secara kuantitas, tetapi juga menjadi rujukan mutu pendidikan.
Dalam arahannya, Mu’ti menyampaikan bahwa pendidikan Muhammadiyah harus bersifat integratif dan progresif. Artinya, sekolah Muhammadiyah tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter kader yang menguasai ilmu agama dan umum secara terpadu — sesuai cita-cita pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.
Mu’ti bahkan mencontohkan bagaimana ilmu seperti matematika dapat terkait erat dengan ajaran Islam, misalnya dalam perhitungan amal ibadah atau penentuan arah kiblat. Pendekatan seperti ini dianggap penting untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya pandai secara akademik tetapi juga berpijak pada nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial.
Mu’ti juga menekankan bahwa setiap sekolah Muhammadiyah tidak harus sama, tetapi bisa unggul di area keahliannya masing-masing — seperti olahraga atau bidang khusus lain — selama tetap berlandaskan nilai Islam Berkemajuan dan akhlakul karimah.
Selain itu, Mu’ti mengingatkan untuk menghindari hambatan organisasi seperti konflik internal, korupsi, dan sikap konservatif, yang bisa menghambat kemajuan pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya membangun jejaring yang kuat baik secara nasional maupun internasional, serta menjangkau wilayah 3T dan siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda lewat pendidikan nonformal seperti PKBM.
Rakornas diharapkan menjadi momentum penguatan strategi, berbagi pengalaman, dan kolaborasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi yang unggul dan kuat di masa depan.
Merefleksikan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah: Antara Ideal dan Realitas
Pernyataan “We are the largest, but not yet the face” yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuka ruang kritik yang tajam sekaligus reflektif terhadap kondisi pendidikan di tubuh Persyarikatan. Kalimat ini bukan sekadar metafora retoris — ia adalah pengakuan bahwa kuantitas jaringan lembaga pendidikan Muhammadiyah belum dibarengi oleh kualitas yang memadai.
Faktanya, Muhammadiyah sejak awal berdirinya sudah berakar kuat dalam sejarah pendidikan modern di Indonesia, mengusung integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum sebagai dasar pembaruan pendidikan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Problemnya bukan lagi pada “keberadaan”, tetapi pada “keunggulan substantif” yang mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.
Pertama, konsep integratif sebagaimana ditegaskan tidak cukup menjadi slogan — melainkan harus diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang mampu menghubungkan nilai-nilai Islam Berkemajuan dengan kompetensi berpikir kritis, literasi sains, kreativitas dan pemecahan masalah. Mengintegrasikan ajaran agama dengan matematika atau sains memang penting, tetapi di banyak institusi pendidikan Muhammadiyah masih terdapat gap antara kompetensi akademik dan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan lulusan untuk bersaing dalam dunia kerja dan masyarakat modern. Hal ini menuntut riset kurikulum yang lebih radikal, bukan semata menambah muatan agama ke dalam pelajaran umum.
Kedua, jargon progresif menuntut kapasitas inovasi yang nyata. Pendidikan Muhammadiyah tidak boleh terjebak dalam konservatisme struktural — prestise sejarah perjuangan KH Ahmad Dahlan tidak otomatis mentransfer diri pada kualitas inovasi saat ini. Progresivitas mestinya mencakup pembelajaran berteknologi, kurikulum diferensiasi, dan pedagogi adaptif yang mampu menyiapkan siswa menghadapi ketidakpastian global; bukan hanya tatanan nilai internal organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa praktik progresif membutuhkan integration antara humanisasi pendidikan dan implementasi teknologi guna membentuk lulusan yang adaptif sekaligus bermoral.
Ketiga, keunggulan pendidikan Muhammadiyah seringkali dideskripsikan secara normatif: unggul secara nilai moral dan akademik. Namun di lapangan, keunggulan ini harus dikonkritkan dalam outcome yang terukur — misalnya daya saing lulusan pada pasar kerja global, kemampuan berinovasi, serta kontribusi nyata terhadap pemecahan masalah sosial. Tanpa indikator evaluatif yang tajam, klaim unggul berisiko menjadi klaim normatif tanpa bukti empiris. Keunggulan Muhammadiyah seharusnya mampu bersanding dengan standar nasional dan internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Keempat, pendekatan terintegrasi yang diusung harus dibarengi dengan transformasi struktural — mulai dari peningkatan kompetensi guru, penguatan kapasitas riset lembaga pendidikan, hingga kemitraan dengan sektor publik dan swasta untuk membuka akses kepada teknologi dan sumber daya pembelajaran mutakhir. Tanpa sistem pendukung ini, narasi integratif dan progresif hanya akan berhenti pada retorika.
Akhirnya, tuntutan agar Muhammadiyah “menjangkau yang tidak terjangkau” adalah panggilan moral yang juga politis. Tantangan geografis, kultural, dan ketersediaan akses pendidikan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan masalah keadilan sosial dalam pendidikan. Dan di sinilah Muhammadiyah harus membuktikan diri: bukan sekadar sebagai organisasi pendidikan terluas, tetapi sebagai kekuatan transformatif pendidikan yang benar-benar mampu mengangkat kualitas hidup umat dan bangsa.*
0 Komentar