Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V menyatakan sejumlah kegiatan penanganan pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman telah rampung. Total anggaran untuk kegiatan tanggap darurat pascabanjir tersebut mencapai sekitar Rp15,5 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi saat menerima kunjungan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) di Kantor BWS Sumatera V, Kota Padang, Senin (5/10).
Dalam pertemuan tersebut, BWS Sumatera V memaparkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah dipersiapkan di Padang Pariaman.
Reski mengatakan, sejumlah pekerjaan tanggap darurat akibat banjir yang melanda Sumatera Barat pada 2025 di wilayah Padang Pariaman telah mencapai progres 100 persen.
Pekerjaan tersebut mencakup penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada Saluran Primer Daerah Irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal di sejumlah lokasi.
Menurut Reski, data progres tersebut merupakan hasil laporan dan verifikasi tim teknis BWS Sumatera V di lapangan. Namun, data masih dapat diperbarui apabila terdapat kerusakan atau dampak baru akibat bencana setelah pendataan dilakukan.
“Data yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan. Namun apabila ada lokasi yang kembali terdampak akibat bencana terbaru, kami tentu membutuhkan pembaruan data dari pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar Reski.
Rehab-Rekon Capai Rp430,125 Miliar
Selain penanganan tanggap darurat, BWS Sumatera V juga memaparkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan dilaksanakan.
Salah satu paket pekerjaan yang telah memasuki tahap kontrak yakni rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Batang Anai dengan nilai kontrak sekitar Rp82,38 miliar.
Secara keseluruhan, pagu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2026 di Padang Pariaman mencapai Rp430,125 miliar.
Kabupaten Padang Pariaman juga mendapatkan alokasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan. Total anggaran program tersebut sekitar Rp90,3 miliar.
Program tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Reski menjelaskan, penanganan pascabencana masih berada dalam masa transisi sesuai arahan pemerintah hingga Desember 2026. Kegiatan tanggap darurat masih berlanjut hingga November, sedangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik pada akhir November setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai.
Pemkab Soroti Sungai Rawan Banjir
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan, kunjungannya ke BWS Sumatera V dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai progres program yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan di daerahnya.
Menurut JKA, informasi tersebut penting karena Padang Pariaman termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana banjir dan tanah longsor.
“Karena banyak pertanyaan dari masyarakat, setidaknya saya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang diproses serta kapan pelaksanaannya dapat direalisasikan di lapangan,” kata JKA.
Dalam pertemuan itu, JKA juga menyoroti sejumlah sungai yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.
Ia menilai sungai-sungai tersebut memiliki peran strategis, sekaligus menjadi titik yang perlu mendapat perhatian untuk mengurangi risiko bencana terhadap permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
“Batang Anai merupakan induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, perlu langkah-langkah percepatan dan penanganan yang terukur agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Reski menyatakan BWS Sumatera V siap menerima usulan serta data terbaru dari Pemkab Padang Pariaman terkait lokasi yang kembali terdampak bencana.
Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk mempercepat penanganan kerusakan, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air di Padang Pariaman.
Pemkab Padang Pariaman berharap koordinasi dengan BWS Sumatera V terus diperkuat sehingga program penanganan sungai serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.*
0 Komentar