PADANG, kiprahkita.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik untuk Sumatera Barat relatif kecil. Kepala daerah diminta proaktif dan cerdik dalam mencari peluang.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar Syukriah HG, dan Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah, pada Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Kamis (19/10).
Lantaran DAK yang kecil itu, menurut Syukriah, maka pemerintah daerah dirasa perlu memahami skema KPBU tersebut. Apabila hanya mengandalkan anggaran kecil untuk pembangunan di daerah, tentu akan berjalan lambat.
"Jika pemerintah ingin memahami secara penuh tentang skema ini, maka kami siap menghadirkan seluruh pihak berkompeten, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif," katanya.
Syukriah berharap, skema KPBU dapat membantu Pemprov Sumbar dan kabupaten kota, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur adalah pendukung utama perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Mahyeldi menyatakan, keterbatasan APBD mendorong pemerintah daerah harus mencari peluang-peluang lain, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
"Dengan keterbatasan APBD saat ini, harus bisa berimprovisasi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Pemprov Sumbar menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur, di daerah dengan menggunakan skema KPBU," katanya.
KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, dalam penyediaan infrastruktur dan atau layanannya, untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya, menggunakan sumberdaya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara pihak.
Bersama bupati dan walikota se-Sumbar, FGD ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, bersama Plt. Sekretaris Daerah Kota Dr. Winarno.(kominfopp; ed. mus)
0 Komentar