Tersedia 2,5 Hektare untuk Relokasi Warga Korban Galodo


TANAH DATAR, kiprahkita.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,  menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk merelokasi warga, yang terdampak banjir bandang. 


Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, dalam rapat lanjutan terkait koordinasi rencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Kamis (16/5/2024).


Rapat dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Jon Kenedi Aziz, Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Pj. Walikota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, Deputi III Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, dan jajaran terkait lainnya.


Bupati Eka menjelaskan, lahan yang telah disiapkan berada di kecamatan Tanjung Emas. Selain itu, terdapat juga tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas sekitar 3 hektare yang dapat digunakan, setelah mendapat persetujuan dari gubernur. 


"Saat ini sudah ada lahan Pemda seluas 2.5 hektare, dan ada juga tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 hektare. Namun untuk tanah milik provinsi tentu kita harus melalui persetujuan gubernur. Kalau memang bisa dipakai itu berarti sudah ada lahan seluas 5 hektare," jelasnya.


Dalam rapat tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya pendataan yang teliti, terhadap warga yang akan direlokasi dari bantaran sungai. 


"Tolong betul-betul didata mana warga yang harus kita relokasi, pemerintah daerah harus segera menyiapkan lahannya. Jadi rumah warga yang berada di bantaran sungai harus kita kunci, untuk di relokasi dan untuk selanjutnya dilarang untuk mendirikan bangunan di lokasi itu," ujarnya.


Dwikorita menambahkan, untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa depan, perlu dibangun cekdam pada aliran sungai. Ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan dan volume air, sehingga akibatnya tidak fatal seperti banjir bandang kemarin.


Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir bandang untuk mendeteksi volume air di hulu sungai.(prokopimtnd; ed. mus)

Posting Komentar

0 Komentar