TANAH DATAR, kiprahkita.com - Sebanyak 15 Mall Pelayananan Publik (MPP) di Indonesia diresmukan, satu di antaranya adalah milik Pemkab Tanah Datar di Batusangkar, Senin (15/6).
Prosesi peresmiannya dilakukan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus.
Akik menyampaikan, saat ini di Indonesia sudah ada 191 MPP Kabupaten/Kota yang diresmikan. Dengan peresmian 15 MPP baru, maka jumlah MPP di Indonesia menjadi 206.
"MPP lahir sebagai salah satu model intervensi dan terobosan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional," jelasnya.
Adapun 15 MPP yang diresmikan bersama adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Rejang Lebong.
Keudian, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Luwu.
Bupati Tanah Datar usai peresmian yang dipusatkan di Jakarta itu mengatakan, pembangunan MPP adalah bagian dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Tanah Datar.
"Sebelumnya, pelayanan kita dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alhamdulillah, setelah diresmikan fisik bangunan pada 24 Januari 2024 lalu dan diresmikan sekarang oleh Menpan RB, maka status pelayanan kita meningkat menjadi MPP," ujarnya.
Gedung MPP yang bertingkat dua ini memiliki 15 gerai dengan 104 jenis layanan untuk masyarakat dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 4 instansi vertikal, 1 lembaga keuangan, 1 Perumda, dan 1 lembaga Pemprov Sumbar.
Sebanyak 15 gerai itu meliputi Dinas PMPTSP, Dinas Nakerin, Dukcapil, Dinas Perkim LH, Dinas PU PR dan Pertanahan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Kemudian ada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, DJP atau pajak, Polres Tanah Datar, Samsat, Bank Nagari, dan PDAM Tirta Alami Batusangkar.
Bupati berharap dengan adanya MPP, berbagai layanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Di dalam MPP, berbagai gerai pelayanan siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi, sehingga tentu ini sangat memudahkan masyarakat. Insya Allah, ke depan akan terus ditambah dan ditingkatkan lagi gerai-gerai lainnya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital atau online," tambahnya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Bupati dan Walikota yang hadir untuk menandatangani peresmian MPP dan MPP Digital.
"Ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan," ujarnya.
Menpan Abdullah juga mengimbau kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan survei kepuasan publik setiap enam bulan sekali.(prokopimtnd; ed. mus)
0 Komentar