 |
| ilustrasi pixabay.com |
PADANG, kiprahkita.com - Sebanyak lebih dari 60 akun Google Business hotel. yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Barat (Sumbar) menjadi korban peretasan oleh heker.
Insiden ini pertama kali terungkap pada Ahad (11/8/2024), saat sejumlah hotel melaporkan, akun mereka telah diretas.
Ketua PHRI Sumbar Rina Pangeran mengungkapkan, heker tersebut mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan mencantumkan nomor rekening pribadi pada akun Google Business yang diretas.
Akibatnya, pelanggan yang melakukan pemesanan kamar hotel tanpa sadar melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik heker.
Rina menyebut, biasanya hotel-hotel menggunakan rekening perusahaan (PT) untuk transaksi pembayaran, bukan rekening pribadi.
"Ini jelas sangat merugikan masyarakat yang akan memesan kamar hotel dan melakukan pembayaran ke rekening pribadi hacker," tegasnya, dikutip dari laman infopublik.id, Rabu (14/8).
Lebih lanjut, Rina menjelaskan bahwa heker tersebut menawarkan harga kamar yang sangat murah untuk menarik pelanggan, sehingga banyak yang tertipu.
"Kami sudah mengimbau seluruh anggota PHRI di Sumbar agar selalu mengecek akun Google Business hotel masing-masing minimal setiap 30 menit sekali. Karena bisa saja sekarang aman, tetapi 10 menit kemudian sudah diretas," ujarnya.
Peretasan ini tidak hanya terbatas di Sumatra Barat, tetapi juga dilaporkan terjadi di seluruh Indonesia. "Hitungan menit per menit ada saja yang melaporkan akun Google Business hotelnya dibajak," ungkap Rina.
Sebagai langkah pencegahan, PHRI mengimbau manajemen hotel untuk membuat disclaimer di media sosial, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, agar lebih waspada dan memastikan kembali setiap kali melakukan booking langsung ke hotel.
"PHRI Sumbar akan berkoordinasi dengan BPP PHRI untuk mengambil langkah selanjutnya. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihentikan karena membuat dunia perhotelan kita menjadi kacau dan menimbulkan masalah kepercayaan ke depannya," tambah Rina.
Rina juga berharap, pemerintah segera turun tangan dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini.
"Kita tidak bisa lepas dari dunia digital dalam kegiatan sehari-hari. Jika tidak ada kepastian keamanan, masyarakat akan bingung dan panik," pungkasnya.(infopublik/ed. mus)
0 Komentar