JAKARTA, kiprahkita.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan, misinformasi dan disinformasi menjadi salah satu ancaman terbesar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, potensi kerawanan yang muncul di media sosial menjadi perhatian serius, karena mampu memicu perpecahan di masyarakat.
"Potensi kerawanan yang terjadi di media sosial harus diwaspadai. Saat ini, ada sekitar 33 miliar interaksi media sosial, dengan 38 persen di antaranya berisi konten positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif," ungkapnya.
Kapolri mengungkapkan, hoaks menjadi ancaman serius dalam Pilkada kali ini. Banyak masyarakat yang kesulitan membedakan, antara informasi yang benar dan berita palsu, sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.
Saat ini, ujarnya, salah satu ancaman tertinggi adalah adanya misinformasi dan disinformasi melalui berita hoaks.
"Ini harus diantisipasi, karena tidak semua masyarakat bisa membedakan apakah informasi tersebut hoaks atau bukan," jelas Kapolri.
Ia menekankan, berita palsu bisa menimbulkan reaksi beragam, mulai dari sekadar dibaca, dibagikan ke orang lain, hingga berpotensi menciptakan aksi nyata di lapangan.
Selain itu, Kapolri meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bersiap untuk menghadapi berbagai potensi kerawanan selama Pilkada serentak.
Mengingat pelaksanaannya yang bersamaan di berbagai wilayah, ancaman polarisasi diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilihan Presiden.
"Pilkada serentak membutuhkan kesiapan semua pihak dalam menghadapi potensi polarisasi yang bisa lebih tinggi. Rekan-rekan harus mampu mendalami potensi konflik yang ada, sehingga semua kekuatan yang dimiliki dapat dikerahkan untuk mengatasi potensi masalah apapun," tegas Kapolri.
Kapolri berharap langkah antisipasi ini dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2024, sekaligus menjaga agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, yang bisa memicu ketegangan di masyarakat.(tribratanews)
0 Komentar